Istana: Proses Pembuatan Perppu Pilkada Rampung

"Sudah selesai prosesnya (pembuatan draf perppu)," kata Sekretaris Kabinet, Andi Widjojanto di Sekretariat Negara, Jakarta, Senin 3 Agustus 2015.

Namun, Andi tak mau membeberkan garis besar pembuatan Perppu tersebut. "Ya tunggulah pengumumannya," kata dia.

Sebelumnya, Menteri hukum dan HAM, Yasona Laoly, mengungkap salah satu isi draf Perppu itu. Kata dia, misalnya satu calon tak boleh mengambil semua dukungan dari partai politik. Paling tidak diberi batasan hanya 50-60 persen. Sehingga calon lain bisa mengambil dukungan itu.

Hasil rekapitulasi KPU, sebanyak lima daerah dipastikan tidak bisa mengikuti pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Secara otomatis, pelaksanaan pilkada di lima daerah tersebut akan ditunda hingga Februari 2017.

"Ada lima daerah yang dipastikan tidak menambah pasangan calon hingga batas akhir pendaftaran tahap dua," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jalam Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Senin 3 Agustus 2015.

Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015, bagi daerah yang tidak memiliki lebih dari satu pasangan calon, maka pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga pilkada tahap dua, pada 2017.

Kelima daerah yang terpaksa ditunda tersebut yakni, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Kota Mataram,  Nusa Tenggara Barat; Kota Samarinda Kalimantan Timur; dan Kabupaten Timor Tengah Utara,  Nusa Tenggara Timur. (ase)