Rekomendasi BPK Soal Pilkada, KPU Tak Mau Disalahkan

Selasa, 14 Juli 2015 - 03:04 WIB
Oleh :
Simulasi Pemilu Kepala Daerah 2015
Simulasi Pemilu Kepala Daerah 2015
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
Photo Mini 1
VIVA.co.id -
Baca Juga :
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, menyambut baik 10 rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Meskipun, hampir seluruhnya menyebut bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2015 tidak siap.

Baca Juga :
Koalisi Kekeluargaan Masih Belum Bersifat Final, kata PDIP

Menurut Husni, laporan BPK itu sangat baik. Tetapi, ia enggan disalahkan dengan masalah yang diutarakan BPK itu. Sebab, ada peran DPR dan pemerintah selaku pengambil kebijakan.
Baca Juga :
PDIP Masih Cari Momentum Baik untuk Umumkan Cagub DKI


"Masalah itu terkait dengan peran pemerintah dan DPR. Misalnya ada kekurangan anggaran di daerah, wajar undang-undang baru terbit Maret. Siapa yang buat? Pemerintah dan DPR. Siapa punya kewenangan ada tambahan anggaran KPU? Pemerintah dan DPR. Catatan ini sangat bagus," kata Husni, usai pertemuan di kediaman rumah dinas Wapres Jusuf Kalla, di Menteng Jakarta, Senin malam, 13 Juli 2015.


Husni memastikan, komitmen lembaga yang ia pimpin untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak tepat waktu. Terkait masalah yang direkomendasikan BPK, dia menunggu DPR yang berjanji menuntaskan masalah ini.


"Kami tunggu segera supaya masalahnya diselesaikan. Bukan domain KPU saja bisa menyelesaikan masalah ini, termasuk DPR," ujar Husni.


Kalau pun seandainya catatan BPK itu tidak bisa sepenuhnya dipenuhi, Husni meminta pemerintah dan DPR yang menjawabnya. "Kami tetap melaksanakan apapun tugas kami," katanya.


Sebelumnya diberitakan, DPR menerima 10 temuan hasil audit pilkada dari BPK, Senin 13 Juli 2015. Audit itu menyebutkan bahwa KPU belum siap melaksanakan pilkada serentak 2015. (asp)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Masalah itu terkait dengan peran pemerintah dan DPR. Misalnya ada kekurangan anggaran di daerah, wajar undang-undang baru terbit Maret. Siapa yang buat? Pemerintah dan DPR. Siapa punya kewenangan ada tambahan anggaran KPU? Pemerintah dan DPR. Catatan ini sangat bagus," kata Husni, usai pertemuan di kediaman rumah dinas Wapres Jusuf Kalla, di Menteng Jakarta, Senin malam, 13 Juli 2015.
Halaman Selanjutnya