Bupati Purwakarta: Realisasi Dana Aspirasi Kurang Transparan

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.
Sumber :
  • Jay Ajang Bramena / VIVA.co.id / Purwakarta

VIVA.co.id - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menilai realisasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi anggota DPR sebesar Rp11,2 triliun per tahun belum merata ke seluruh kabupaten/kota, sehingga peruntukannya perlu dievaluasi.

Menurut dia, program dana aspirasi tersebut pada dasarnya kembali
ke daerah. Sehingga dana aspirasi seakan-akan menjadi kebutuhan daerah dalam meningkatkan program pembangunan.

Selama ini, kata dia, realisasi kegiatan yang bersumber dari dana aspirasi kurang mendapat pengawasan atau kurang transparan.

DPR Bantah Tudingan Dana Aspirasi Tak Jelas

Selain itu, anggota DPR RI kebanyakan berasal dari Pulau Jawa. Sedangkan jumlah anggota dewan yang berasal dari luar Jawa, cukup sedikit.

Dengan kondisi tersebut berarti realisasi dana aspirasi tidak merata hingga ke luar Jawa, dan hanya akan tertumpu di daerah-daerah sekitar Jawa. "Saya kira perlu dilakukan evaluasi lagi mengenai dana aspirasi. Dilihat dari transparansi saja, itu sangat kurang," kata Dedi Mulyadi di Purwakarta.

Ia menyarankan agar program dana aspirasi dapat langsung berkaitan
dengan pemerintah kabupaten/kota. Masing-masing pemerintah daerah nantinya bisa mengusulkan perencanaan pembangunan di daerahnya dengan menggunakan dana aspirasi.

"Dengan begitu, masing-masing pemerintah kabupaten/kota saling
mengirim perencanaan sejenis proposal pembangunan, untuk mendapatkan program dana aspirasi," ujar dia.

Bupati Dedi menilai, munculnya anggaran yang cukup luar biasa dalam
program dana aspirasi DPR RI, karena sistem pengelolaan keuangan di
tingkat pusat memang perlu diperbaiki.

Selain itu, banyak ruang kosong dalam pengalokasian anggaran di APBN. Dengan tersedianya ruang kosong, maka akan banyak uang negara yang tidak digunakan untuk mendukung program kerja, karena tidak dialokasikan atau dibiarkan menganggur.

FITRA: Pertanggungjawaban Dana Aspirasi DPR Belum Jelas

Jay Ajang Bramena / Purwakarta

Gubernur nonaktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho

Memalukan, Tak Disetor Uang, DPRD Sumut Mogok Paripurna

Pernah paripurna baru dilakukan setelah uang ketok palu, cair.

img_title
VIVA.co.id
6 April 2016