SBY Menolak, Ibas Justru Dukung Dana Aspirasi
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau sering disapa Ibas memastikan partainya mendukung Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DB) atau sering disebut dana aspirasi.
Ia mengatakan, dukungan ini karena dana aspirasi dianggap mampu membantu pemerintah dan masyarakat. "Program ini kan bagus bagi pemerintah demi percepatan pembangunan. Aspirasi dari masyarakat yang selama ini belum terkelola, belum masuk, maka DPR jadi penghubung," kata Ibas di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2015.
Ibas menyesalkan polemik di masyarakat terkait dana aspirasi. Karena menurut dia, kesimpangsiuran informasi dana aspirasi ini membuat polemik, sehingga masyarakat tidak menerima informasi secara utuh.
"Masyarakat harus melihat ini secara utuh. Anggota DPR memegang dana secara langsung itu salah besar. Program ini didukung agar anggota DPR bisa usulkan sesuai sumpah jabatan mereka, untuk perjuangkan aspirasi," ujarnya.
Meski mendukung dana aspirasi, Partai Demokrat tetap memberi catatan. Terutama pada pengetatan pengawasan dan administrasi hukum. "Kami tentunya akan mendukung jika program pembangunan bisa dinikmati masyarakat, tertib hukum, tertib administrasi, anggaran tersedia, dan pengawasan ketat."
SBY Menolak
Pernyataan Ibas yang mendukung dana aspirasi ini seolah bertolak belakang dengan sikap Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya menolak Usulan Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi.
SBY melalui akun twitternya @SBYudhoyono angkat bicara terkait dana aspirasi yang diwacanakan DPR. SBY menyarankan agar DPR dan pemerintah cermat dan tidak gegabah mengambil keputusan, jangan salah dan jangan merusak sistem.
"Tidakkah saat ini fokus dan prioritas pemerintah dan DPR justru atasi perlambatan ekonomi dengan segala dampaknya terhadap kehidupan masyarakat?" kata SBY dalam akun twitternya.
SBY mengungkapkan, saat menjadi Presiden dia tak setuju dengan adanya dana aspirasi. Pasalnya, ada lima hal yang harus dikritisi dan diuji terkait dengan sistem, governance, dan aturan main.
"Di era pemerintahan yang saya pimpin, saya tidak setuju penggunaan dana aspirasi tersebut karena kelima hal itu belum jelas dan belum klop," tulis SBY. [Selengkapnya: ]
(mus)
DPR Bantah Tudingan Dana Aspirasi Tak Jelas
Seluruh kelengkapan administrasi dana tersebut ada di Sekretariat DPR.
