Soal Baju Militer, Jubir Demokrat: Jokowi Memalukan

Rabu, 17 Juni 2015 - 17:43 WIB
Oleh :
Joko Widodo Terima Din Syamsuddin
Joko Widodo Terima Din Syamsuddin
Sumber :
  • Antara/Setpres-Laily
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menyindir tampilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengenakan pakaian militer saat menerima Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Istana Negara Jakarta, pada Selasa 16 Juni 2015 kemarin.


Dalam keterangan pers yang diterima
VIVA.co.id
, Rachland menjelaskan bahwa Presiden, otoritas politik, adalah entitas sipil. Atas dasar itu, setiap anggota militer yang mau berpolitik atau ingin menjadi presiden harus melepaskan keanggotaannya dari militer.


"Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata justru harus berbaju sipil. Itu simbol paling tegas dari
civil supremacy
dalam demokrasi," ujar Rachland, Rabu 17 Juni 2015.


Proses demokrasi di Indonesia, sejak memasuki reformasi, diwarnai juga dengan korban-korban. Kata dia, imperatif demokrasi di Indonesia, diwujudkan dengan darah, air mata. Bahkan nyawa rakyat, termasuk mahasiswa dan buruh.
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat


Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
"Itu sebabnya, saat Jokowi berbaju militer di Istana dan menerima tamu, ia bukan cuma menggelikan. Ia secara memalukan memamerkan keterbatasan pengetahuannya. Dan lebih buruk, menunjukkan betapa rendahnya penghargaan Presiden pada sejarah perjuangan demokrasi kita," kata Rachland.

Baca Juga :
Ahok Ungkap Alasan Jokowi Sindir Keuangan Daerah

Rachland mengatakan, dalam sejarah Republik Indonesia, hanya Presiden Jokowi yang menggunakan seragam militer saat menjalankan tugas sehari-harinya di Istana. Walau, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari sipil.


"Padahal Presiden yang berlatar belakang militer saja tidak pernah," ujar Rachland.


Pada Rabu kemarin, 16 Juni 2015, Presiden Jokowi menerima 13 Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dipimpin Ketum Din Syamsuddin.


Pimpinan Muhammadiyah Presiden Jokowi membuka Muktamar Muhammadiyah ke-47 awal Agustus 2015 di Makassar. Presiden menyanggupi permintaan itu. (ase)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Padahal Presiden yang berlatar belakang militer saja tidak pernah," ujar Rachland.
Halaman Selanjutnya