Anggota Panja 'Dana Aspirasi' Menjawab Kritik SBY

Rabu, 17 Juni 2015 - 11:35 WIB
Oleh :
Misbakhun
Misbakhun
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Adhitya Hendra
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Kicauan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akun twitter miliknya soal dana aspirasi mendapat tanggapan dari pimpinan Panitia Kerja yang membahas soal dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) Dewan Perwakilan Rakyat.


Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun, melalui akun twitter SMMisbakhun mengingatkan  SBY lebih berhati-hati menyampaikan opini soal dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).


Menurut Misbakhun, pemahaman SBY soal UP2DP ini masih sangat terbatas. Karenanya, politikus yang dikenal sebagai inisiator panitia angket kasus Bank Century itu menyarankan SBY agar bertanya terlebih dulu ke Fraksi Partai Demokrat di DPR.
Baca Juga :
Pasek: Jokowi Buat SBY Gusar


Baca Juga :
SBY Ungkap Lika-liku Jembatan Suramadu
"Pak SBY menurut saya masih terbatas pemahamannya soal UP2DP ini. Saya lihat dari apa yang disampaikan di tweetnya. Kelihatan. DPR sadar sepenuhnya bahwa usulan dan pengelolaan APBN itu sepenuhnya wilayah kewenangan pihak eksekutif," tulis Misbakun.

Baca Juga :
SBY Dukung Pencabutan Sanksi PSSI

Dalam UP2DP, imbuh Misbakhun, anggota DPR menerima usulan melalui proposal dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Usulan itu kemudian direkap. Selanjutnya, usulan masyarakat yang sudah disampaikan melalui anggota DPR diteruskan kepada pemerintah pada saat membahas APBN.


"Tidak ada pengelolaan UP2DP yang dilaksanakan sendiri oleh anggota DPR. Itu wilayah sepenuhnya wilayah eksekutif," katanya.


Misbakhun mencuit pandangannya itu seraya memention akun SBY di @SBYudhoyono. Dia menegaskan bahwa UP2DP yang tengah dimatangkan konsepnya itu justru membantu proses bottom up dalam perencanaan pembangunan.


"Pak @SBYudhoyono harus tahu bahwa UP2DP berbasis proposal masyarakat. Bapak juga harus tahu proses bottom up saat ini seperti apa jalannya," ujarnya.


Wakil Ketua Tim Mekanisme UP2DP DPR itu menambahkan, proses bottom up yang saat ini berjalan tidak merata karena masyarakat berbeda pilihan politiknya dengan kepala daerah yang berkuasa. Namun, dengan adanya UP2DP, Misbakhun yakin ada saluran lain bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya demi kemajuan daerah.


Misbakhun justru penasaran dengan pandangan SBY yang menganggap  anggota DPRD kabupaten/kota pasti dekat dengan masyarakat di daerah pemilihan mereka. Anggota DPR yang terpilih menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur II itu menegaskan, dekat secara lokasi belum tentu memiliki kedekatan psikologis.


Sebelumnya SBY dalam cuitannya mengingatkan agar potensi rusaknya sistem dengan alokasi dana aspirasi. Menurutnya, harusnya fokus pemerintah dan DPR saat ini adalah mengatasi pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Tidak ada pengelolaan UP2DP yang dilaksanakan sendiri oleh anggota DPR. Itu wilayah sepenuhnya wilayah eksekutif," katanya.
Halaman Selanjutnya