Wakil Ketua DPR: Jokowi Ajukan Jenderal Gatot Panglima TNI
Selasa, 9 Juni 2015 - 20:33 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa parlemen telah menerima satu nama calon Panglima baru Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diajukan Presiden Joko Widodo. Calon itu adalah Jenderal Gatot Nurmantyo, yang kini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
"Atas namanya saya lihat, saya lihat
copy
-nya sepintas. Pak Gatot Nurmantyo, Angkatan Darat," kata Fahri kepada wartawan di kompleks Parlemen di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2015.
DPR, katanya, tak menyoal siapa pun nama yang diajukan Presiden sebagai calon Panglima TNI karena hal itu memang hak prerogatif. Tetapi Kepala Negara tetap harus memberikan penjelasan karena kalau disetujui, berarti pengganti Jenderal Moeldoko berasal dari Angkatan Darat lagi.
"Ini trend baru. Tentu DPR berharap Presiden menjelaskan ini. Ini tidak ada pelanggaran Undang-Undang. Tapi ini mengubah konsensus yang dibangun," katanya.
Politikus PKS itu menolak berspekulasi motif politik di balik pemilihan Panglima TNI yang berasal dari Angkatan Darat. Soalnya kalau mengikuti rotasi matra, seharusnya Panglima TNI yang baru berasal dari Angkatan Udara.
"Kami tak menuduh Presiden ada motif politik di dalamnya. Tapi yang kita harapkan Presiden ada penjelasan lebih spesifik. Misalnya, kalau Presiden bilang hak prerogatif, itu biasa saja. Tapi bagaimana pun mengubah kebiasaan itu ada satu penjelasan," katanya.
Fahri berpendapat, soliditas TNI harus dijaga. "TNI garda terdepan kita. Dari menjaga garis pertahanan bangsa kita yang paling luar," kata dia. (ren)
![Ilustrasi formulir pajak]()
![img_title]()
Baca Juga :
Ahok Ungkap Alasan Jokowi Sindir Keuangan Daerah
DPR, katanya, tak menyoal siapa pun nama yang diajukan Presiden sebagai calon Panglima TNI karena hal itu memang hak prerogatif. Tetapi Kepala Negara tetap harus memberikan penjelasan karena kalau disetujui, berarti pengganti Jenderal Moeldoko berasal dari Angkatan Darat lagi.
"Ini trend baru. Tentu DPR berharap Presiden menjelaskan ini. Ini tidak ada pelanggaran Undang-Undang. Tapi ini mengubah konsensus yang dibangun," katanya.
Politikus PKS itu menolak berspekulasi motif politik di balik pemilihan Panglima TNI yang berasal dari Angkatan Darat. Soalnya kalau mengikuti rotasi matra, seharusnya Panglima TNI yang baru berasal dari Angkatan Udara.
"Kami tak menuduh Presiden ada motif politik di dalamnya. Tapi yang kita harapkan Presiden ada penjelasan lebih spesifik. Misalnya, kalau Presiden bilang hak prerogatif, itu biasa saja. Tapi bagaimana pun mengubah kebiasaan itu ada satu penjelasan," katanya.
Fahri berpendapat, soliditas TNI harus dijaga. "TNI garda terdepan kita. Dari menjaga garis pertahanan bangsa kita yang paling luar," kata dia. (ren)
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Sudah jadi budaya di Indonesia."
VIVA.co.id
10 Agustus 2016
Baca Juga :
