Ruhut: SBY Wanti-wanti Kader Demokrat Jangan Korupsi
Rabu, 13 Mei 2015 - 12:30 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengungkapkan bahwa Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mewanti-wanti kader partai itu jangan mencoba-coba melanggar hukum, apalagi korupsi.
SBY, kata Ruhut, menekankan hal terakhir, yaitu tidak korupsi. Dia menjelaskan alasan SBY mengingatkan hal itu karena Partai Demokrat pernah menghadapi masa-masa sulit gara-gara sejumlah kadernya terjerat kasus korupsi. SBY mengultimatum semua kader Demokrat agar tak mengulangi tindakan seperti itu.
"Pak SBY bilang, jangan melanggar hukum, jangan melanggar hukum, apalagi korupsi," kata Ruhut kepada
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Jurus SBY agar Kabinet Tak Gaduh
SBY, kata Ruhut, menekankan hal terakhir, yaitu tidak korupsi. Dia menjelaskan alasan SBY mengingatkan hal itu karena Partai Demokrat pernah menghadapi masa-masa sulit gara-gara sejumlah kadernya terjerat kasus korupsi. SBY mengultimatum semua kader Demokrat agar tak mengulangi tindakan seperti itu.
"Pak SBY bilang, jangan melanggar hukum, jangan melanggar hukum, apalagi korupsi," kata Ruhut kepada
VIVA.co.id
ditemui di arena Kongres Partai Demokrat di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 13 Mei 2015.
Ruhut, yang juga legislator Demokrat, menjelaskan bahwa SBY menghendaki semua unsur partai bersatu. Dia mengimbau melupakan masa lalu dan menatap masa depan untuk memenangkan Pemilu 2019.
SBY ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015-2020 dalam Kongres IV di Surabaya pada Selasa tengah malam. Semua pimpinan daerah Partai Demokrat bermufakat mencalonkan SBY sehingga pimpinan sidang segera memutuskan untuk menetapkan SBY sebagai Ketua Umum.
Sidang pemilihan Ketua Umum sempat diskors selama sepuluh menit karena pimpinan perlu menanyakan kesediaan SBY. Menurut E.E. Mangindaan, pemimpin sidang, SBY sempat mengajukan beberapa syarat, di antaranya, pencalonannya harus benar-benar disetujui semua peserta atau musyawarah mufakat dan komitmen untuk tetap menjaga kebersamaan.
"Semua sanggup. Semua sudah disetujui, maka kami ketok (mengesahkan) Pak SBY sebagai Ketua Umum," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
VIVA.co.id
