Penjelasan Menkeu, Selamatkan Jokowi Soal IMF
Rabu, 29 April 2015 - 17:32 WIB
Sumber :
- ANTARA/Ismar Patrizki
VIVA.co.id
- Para pejabat di sekitar Presiden Joko Widodo diminta untuk bertanggung jawab dengan adanya kesalahan data soal utang RI ke International Monetary Fund (IMF) yang sempat terlontar oleh presiden ketika ajang Konferensi Asia Afrika (KAA) lalu.
Menurut Politikus Partai Golkar yang duduk di Komisi XI DPR RI, M Misbakhun, para pejabat negara di sekitar Presiden Jokowi seharusnya berani bertanggung jawab dan mengaku salah ke publik soal itu. Sementara ketika pidato presiden dipuji di pembukaan KAA di Bandung beberapa waktu lalu, para pejabat sekitar presiden muncul dan meminta pujian dari publik.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
SBY Diminta Tak Perlu Canggung Kritik Jokowi
Baca Juga :
SBY Peroleh Gelar Doktor Honoris Causa ke-13
Menurut Politikus Partai Golkar yang duduk di Komisi XI DPR RI, M Misbakhun, para pejabat negara di sekitar Presiden Jokowi seharusnya berani bertanggung jawab dan mengaku salah ke publik soal itu. Sementara ketika pidato presiden dipuji di pembukaan KAA di Bandung beberapa waktu lalu, para pejabat sekitar presiden muncul dan meminta pujian dari publik.
"Kalau isi pidato ada bagian yang salah, presiden yang disuruh tanggung jawab. Lalu, kalau isinya bagus, stafnya minta pujiannya dibayar tunai," kata Misbakhun dalam keterangannya, Rabu 29 April 2015.
Menurut Misbakhun, polemik soal utang RI ke IMF yang dimunculkan SBY sebenarnya akibat kekurangpahaman dalam membaca data soal instrumen special drawing right (SDR) yang menjadi standar acuan oleh IMF. Karena pejabat di sekitar Presiden Jokowi tidak mengerti dan paham soal hal tersebut, sehingga komitmen SDR dianggap sebagai utang.
Untungnya, lanjut dia, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, sebagai yang bertanggung jawab soal hubungan dengan lembaga seperti IMF, sudah meluruskannya dengan baik.
"Penjelasan Menteri Keuangan bagi saya sudah cukup sebagai bahan informasi kepada publik tentang posisi Indonesia terhadap IMF terkait apa yang disebut sebagai 'utang' tersebut," kata Misbakhun.
Menurut Misbakhun, dengan adanya penjelasan Menkeu itu maka polemik yang dimunculkan SBY itu sudah diberikan jawaban dan penjelasan yang tuntas.
"Sudah cukup bagus dan memadai apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Tidak perlu lagi presiden harus menjelaskan kembali soal tersebut. Secara teknis penjelasan Menteri Keuangan sudah cukup memadai untuk mewakili pemerintah secara keseluruhan," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa RI memang sudah tidak memiliki utang ke IMF. Menurut Bambang, kalau pun ada utang, itu adalah dari Bank Indonesia yang besarnya USD2,9 miliar pada November 2014. Namun, itu bukan utang yang harus dibayar, melainkan dalam rangka pengelolaan devisa. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kalau isi pidato ada bagian yang salah, presiden yang disuruh tanggung jawab. Lalu, kalau isinya bagus, stafnya minta pujiannya dibayar tunai," kata Misbakhun dalam keterangannya, Rabu 29 April 2015.
