Soal Wantimpres, Golkar Nilai Tak Ada Makan Siang Gratis
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo mengangkat sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Namun, salah satu nama yaitu, Jan Darmadi menjadi kontroversi publik karena dianggap memiliki rekam jejak yang bermasalah.
Ketua DPP Partai Golkar, Tantowi Yahya, menilai bahwa Jokowi tidak bisa menghindari politik transaksional. Walaupun saat kampanye, Jokowi menegaskan tidak akan ada politik transaksional dalam pemerintahannya.
"Nggak ada makan siang gratis di politik," kata Tantowi kepada VIVA.co.id, Rabu 21 Januari 2015.
Tantowi menjelaskan, partisipasi politik dalam sebuah koalisi pastilah dalam rangka mengejar kompensasi. Menurutnya, hal itu sah-sah saja.
"Yang aneh itu justru kalau dikatakan koalisi besar tidak akan berimpilikasi besar pula terhadap kompensasi-kompensasi itu," kata Tantowi.
Terkait integritas, rekam jejak dan kredibilitas para anggota Wantimpres, Tantowi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Sebab, Jokowi memiliki hak dan kewenangan dalam memilih siapa para pembantunya.
"Sebagai pemegang hak prerogatif, Presiden pasti mengetahui kecakapan, pengalaman, integritas dan kualitas dari para pembantunya," ujar Tantowi.
Sembilan orang pilihan Jokowi itu didominasi orang-orang partai politik yang dulu mengusungnya jadi Presiden.
Namun yang paling kontroversial adalah Jan Darmadi yang mewakili Nasdem. Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem itu tercatat sebagai pendiri PT Jakarta Setiabudi Internasional yang memiliki sederet properti mentereng.
Propertinya antara lain Hotel Mandarin, Mercure Ancol, Jakarta Theater dan Setiabudi Building. Di media sosial, pengangkatan Jan Darmadi mulai diperdebatkan karena yang bersangkutan diduga sebagai salah satu bos perjudian di Indonesia. [Baca selengkapnya]
Baca juga:
Mimpi Besar di Balik Perombakan Kabinet
Banyak di posisi menko, dinilai tak banyak menolong. Tapi tunggu saja.
