Pemberian Uang Pensiun Bagi Koruptor Sungguh Keterlaluan

Peluang bisnis dengan modal kecil..
Sumber :
  • odhiwan.blogspot.com

VIVAnews - Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat, Sarifuddin Sudding, menegaskan bahwa koruptor tidak layak mendapatkan fasilitas dari negara, termasuk uang pensiun. Sebab, mereka yang korupsi sudah merugikan rakyat selama dia menjabat sebagai anggora Dewan Perwakilan Rakyat.

Kesal Dijodohkan dengan Sintya Marisca, Abidzar Al Ghifari: Kalian yang Halu, Aku yang Dihujat!

Menurut Suding, jika mekanisme yang ada di DPR RI  memungkinkan bagi koruptor untuk mendapatkan uang pensiun, maka mekanisme tersebut harus bisa diubah, karena aturan itu dinilai menyakiti rakyat.

"Fraksi Hanura akan mengusulkan agar mekanisme yang ada di DPR RI maupun lembaga negara yang lain dalam hal pemberian uang pensiun bisa diubah," kata Suding Kamis 7 November 2013.

Usai Vadel Badjideh, Nikita Mirzani Mau Penjarakan Orang Lagi: Besok Gue Umumin Musuh yang Jadi Tersangka

Selain itu, kata Sudding, partainya juga menyetujui  upaya pemiskinan koruptor, untuk memberikan efek jera. Salah satu langkah pemiskinan tersebut adalah dengan tidak memberikan semua fasilitas negara, yang semula diperoleh para koruptor, termasuk uang pensiun.

"Upaya ini juga bisa menjadi pelajaran bagi  pejabat lain, agar tidak coba-coba melakukan korupsi," kata dia.

Jalan Kaki di Pagi Hari Vs Sore Hari, Mana yang Paling Ampuh Menurunkan Berat Badan?

Dana pensiun bagi anggota dewan, terang Suding, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Selain itu, uang pensiun itu juga diberikan kepada anggota Dewan yang diganti atau mundur sebelum masa jabatannya habis. Hal tersebut diatur dalam UU MPR DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Suding mengatakan, uang pensiun bagi anggota DPR berjumlah 6 sampai 75 persen dari gaji pokok yang diterimanya selama aktif menjadi anggota DPR. 

Besaran uang pensiun juga didasarkan pada lamanya masa jabatan seorang anggota DPR. Sementara untuk gaji pokok anggota DPR sendiri bervariasi, dengan nilai minimal Rp4,2 juta. Semakin lama seorang wakil rakyat menjabat, maka gaji pokok anggota dewan akan semakin meningkat.

Baca juga :

Evan Dimas Darmono

Cek Fakta: Evan Dimas Dinaturalisasi Brunei Darussalam

Media sosial dihebohkan dengan beredarnya poster yang menampilkan narasi eks Pemain Timnas Indonesia, Evan Dimas resmi dinaturalisasi Brunei Darussalam.

img_title
VIVA.co.id
27 Desember 2024