BK: Laporan Dahlan Tak Disertai Bukti Kongkret Pemerasan

VIVAnews - Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan kembali menyerahkan beberapa nama anggota Dewan yang dituduh pihaknya telah memeras sejumlah BUMN ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Namun, menurut Ketua BK M. Prakosa laporan yang disampaikan Dahlan mengecewakan. Pasalnya, dia tidak menyerahkan bukti-bukti kongkret pemerasan yang dituduhkan.

"Sebenarnya yang kami harapkan tadi ada kelengkapan dari bukti-bukti adanya pemerasan, tapi sampai saat ini kami tidak pernah menerima bukti-bukti adanya pemerasan sebagaimana yang disampaikan Dahlan Iskan," kata Prakosa di Gedung DPR, Kamis 8 November 2012.

Meski Dahlan sudah menjabarkan kronologi, namun Prakosa mengatakan sampai saat ini tidak ada bukti kongkret yang menunjukkan adanya pemerasan itu.

"Dari kronologi tadi tidak tergambar bahwa uangnya sudah diserahterimakan. Sampai saat ini tidak ada bukti-bukti yang kami terima yang menunjukan adanya pemerasan," kata dia.

Prakosa menjelaskan kepada BK Dahlan hanya menyerahkan kronologi dan nama-nama sejumlah anggota Dewan yang dia tuduh telah memeras BUMN.

"Yang terjadi, Beliau mendengar dari seseorang tentang adanya suatu peristiwa, bukan data tentang peristiwa yang Beliau alami sendiri dan dengar sendiri. Tapi, ini data sekunder karena mendengar keterangan dari orang lain," kata dia.

Meski begitu, kata Prakosa, BK akan menindaklanjuti laporan Dahlan ini. "Karena ini laporan awal dari pejabat tinggi negara, maka kami akan telusuri. Pasti akan kami lakukan penelusuran dengan meminta keterangan. Setelah reses kami akan memanggil secara maraton semua pihak yang disebut Dahlan," kata dia.

7 legislator

BK akan memanggil tujuh oknum anggota Dewan yang disebut-sebut pernah meminta jatah ke BUMN. BK juga akan memanggil direktur-direktur BUMN untuk mengklarifikasi hal ini.

"Semua akan kita proses setelah reses," kata anggota BK dari Fraksi PKS Anshori Siregar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 8 November 2012. BK akan memproses secara etika anggota DPR yang terbukti melakukan pemerasan.

Anshori menyarankan agar Dahlan Iskan melaporkan indikasi adanya pemerasan tersebut ke KPK.

"Kalau dia (Dahlan) tidak melaporkan apa yang terjadi di BUMN ke KPK, pengecut dia kalau hanya melapor ke BK saja. Padahal, dia tahu di situ ada pemerasan," dia menantang. "Di samping melaporkannya kepada kami, kalau sudah ada yang terindikasi, laporkan ke KPK, dong. Tapi, sampai detik ini yang saya dengar Beliau tidak akan melaporkan." (sj)