Satu Toilet DPR Dianggarkan Rp20 Juta

ilustrasi toilet
Sumber :

VIVAnews - Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh menjelaskan anggaran Rp1,4 miliar untuk renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR adalah nilai yang lumrah. Karena banyak toilet di Gedung Nusantara I yang membutuhkan renovasi total.

Nining menjelaskan bahwa di DPR tedapat 127 toilet yang rusak ringan dan 18 toilet rusak berat. Untuk perbaikan toilet ringan membutuhkan biaya Rp2-4 juta, sedangkan yang rusak berat sebesar Rp20 juta.

"Jadi nilai Rp1,4 miliar ini sesuai identifikasi dari konsultan. Misalnya keran bocor, shower tidak memadai, mengganti kloset, wastafel, keramik, plafon. Itu semua tergantung tingkat kerusakannya," jelas Nining di Gedung DPR, Rabu 7 November 2012.

Selain perbaikan toilet, lanjut Nining, DPR juga mengerjakan dua proyek lainnya pada akhir 2012. Proyek-proyek itu menghabiskan anggaran sebesar Rp8,63 miliar.

Dua proyek itu adalah pergantian pagar batas dengan Taman Ria sebesar Rp1,03 miliar, dan perbaikan ruang kerja anggota di Gedung Nusantara I sebesar Rp6,2 miliar.

"Ini sudah dalam perencanaan anggaran 2012. Kita sudah mengumumkan tender terbuka di LPSE, dan ada BPK yang mengaudit," ungkap Nining.

Untuk perbaikan ruangan, Nining mengataka ada 197 ruangan anggota dewan yang perlu direnivasi. Untuk renovasi ruangan maksimal Rp50 juta. "Ini sifatnya pemeliharaan, tidak ada yang total. Misalnya karpetnya kotor, ganti wallpaper, atau kebocoran AC. Ada 197 dari total 560 ruangan,' tuturnya.

Untuk perbaikan pagar, Nining menegaskan bahwa perbaikan tersebut untuk mencegah agar pagar yang keropos tidak roboh.

Tender akhir tahun

Lantas mengapa tender baru dilaksanakan akhir tahun? "Sebetulnya kami menginginkan awal tahun, tapi ada mekanisme rasionalisasi dari BPKP, sehingga baru Juni disetujui untuk dilakukan pelaksanaan," ujarnya.

Nining berharap di minggu keempat November sudah didapatkan pemenang tender, sehingga pengerjaan bisa dimulai dan selesai pada 31 Desember 2012.

"Berdasarkan hasil kajian waktunya masih cukup sampai 31 Desember. Kita sudah ada langkah-langkah antisipasi supaya terlaksana tepat waktu. Pelaksanaan akan kita perketat pengawasannya," tegas dia. (umi)

Tanggapan Pihak Eks Bos Timah soal Kesaksian Auditor BPKP di Sidang Korupsi Timah