Demokrat Panggil MN, Legislator yang Diduga Peras BUMN

VIVAnews - Fraksi Demokrat di DPR akan membuka penyelidikan internal terhadap MN, anggota fraksi yang diduga atau disebut sebagai peminta jatah ke BUMN. Bila terbukti seperti yang dituduhkan, sanksi penggantian antar waktu (PAW) menunggu.

"Kalau Demokrat, kita mendukung penuh pemerintah dalam hal ini BUMN yang sehat dan bersih, kemudian apabila ada yang memeras dan sebagainya tentunya kita juga akan memanggil, melakukan penyelidikan internal kader kami yang misalnya dikatakan atau disebutkan BUMN ada yang ikut atau diduga terlibat," kata Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Assegaf kepada VIVAnews, Minggu 4 November 2012.

Menurut dia, bila dalam penyelidikan internal itu terbukti seperti yang dituduhkan, sanksinya bisa yang terberat, yakni penghentian sebagai anggota DPR dengan mekanisme PAW. "Kalau terbukti ya kita akan PAW," katanya.

Nurhayati menjelaskan, saat ini DPR tengah memasuki masa reses, dimana anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja atau kunjungan konstituen di daerah pemilihan, sehingga penyelidikan belum bisa dilakukan. Menurutnya, begitu masuk masa sidang pihaknya akan segera melakukan penyelidikan internal dengan memanggil anggota yang disebut oleh BUMN sebagai pemeras atau peminta jatah.

"Ini kan masa reses, semua kader ke dapil ada yang melakukan kunker komisi dan menemui konstituen di dapil, kami akan urus itu setelah masuk masa sidang, segera. segera ini masa reses kan pendek pertengahan November sudah selesai," katanya.

Apakah peminta jatah itu terkait proyek-proyek mantan Bendahara Fraksi Partai Demokrat Nazaruddin yang kini menjadi pesakitan KPK? "Saya sama sekali tidak tahu dan tidak ingin mengait-ngaitkan. yang jelas kita mendukung pemerintah agar bumn sehat dann bersih.

Kami mendukung penuh tapi juga pemerintah tidak membuat kebocoran-kobocoran yang tadi dikatakan itu, jadi ditindaklanjuti kalau ada audit BPK (inefisiensi PLN) ya ditindaklanjuti. agar BUMN bersih tadi, produktifitasnya juga," katanya. (ren)