PKS Janji Akan Tetap Jadi Partai Kritis
- Antara/ Puspa Perwitasari
VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal, menyatakan bahwa keputusan tentang koalisi partainya digariskan oleh majelis syuro.
Meski ada desakan kader atau simpatisan partainya agar PKS keluar dari koalisi, Mustafa menegaskan, persoalan tersebut belum menjadi pembahasan majelis syuro.
"Kalau kita mengadakan riset, pada umumnya konsituen dan simpatisan PKS, lebih memilih oposisi. Tapi kita tak bisa mendasari kebijakan partai pada hasil riset saja, tapi juga pertimbangan yang visioner," ujar Mustafa dalam acara 'refleksi akhir tahun Fraksi PKS' di Plaza FX, Jakarta, Rabu 28 Desember 2011.
"Sampai saat ini majelis syuro masih belum mengadakan pertemuan. Mungkin Februari nanti," tambah Mustafa.
Meskipun begitu, Mustafa tak bisa memastikan apakah rapat majelis syuro di bulan Februari mendatang tersebut akan membahas sikap mengenai keberadaan di koalisi.
"Belum tentu juga ada agenda soal pembahasan pengurangan satu menteri. Bagi PKS, koalisi tak semata-mata dilandasi kalkulasi politik yang sifatnya pragmatis. Tapi lebih ke tujuan jangka panjang, tercapai atau tidak," tuturnya.
PKS, kata Mustafa, menghormati langkah dan keputusan Presiden SBY dalam melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Termasuk menterinya yang kena imbas reshuffle kabinet yakni, Suharna Surapranata yang menjabat Menristek.
"Beliau telah bekerja profesional dan menjalankan pijakan di bidang ristek," kata Mustafa.
Menurutnya, majelis syuro PKS tidak akan melandasi tindakan politik dengan hal-hal yang bersifat pragmatis. Namun koalisi akan dikaji secara visioner apakah kerja sama ini memberikan kemaslahatan atau tidak.
"Tidak perlu khawatir kita akan melemah dari aspek pengawasan. Kita akan semakin kritis, tajam, dan dalam. Justru karena kita ada di dalam, kita ingin memperbaiki secara konstruktif. Mekanisme legislatif harus ditegaskan secara chek and balance," kata Mustafa. (eh)
