PKS Masih Menunggu SBY
- Antara/ Puspa Perwitasari
VIVAnews -Kabar pergantian menteri terus berhembus kencang. Dan salah satu partai yang bakal terdepak dari koalisi adalah Partai Keadilan Sejahtera. Bahkan Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla sangat yakin bahwa semua menteri dari partai itu akan dipangkas. Posisi mereka akan diganti Gerindra.
"Semua menteri dari PKS akan dipangkas," kata Ulil usai acara 'Persiapan Rekonsiliasi dan Rekonstruksi Bangsa dan Negara' di kantor Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, di Jakarta.
Meski terus-terusan dikabarkan bakal didepak dari kabinet, hingga kini petinggi PKS mengaku belum ada komunikasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semenjak kabar pergantian menteri ini merebak dua pekan lalu, PKS masih dalam posisi menunggu.
"PKS tetap menunggu keputusan Presiden SBY soal koalisi, sesuai pidato Presiden beberapa waktu lalu," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Bidang Informasi dan Media, Mahfudz Siddiq, kepada VIVAnews.com.
Menurut Mahfudz, hingga malam tadi tidak ada pembicaraan apapun antara Presiden SBY dengan PKS. Jadi tetap menunggu. Sikap untuk menunggu itu, katanya, sesuai dengan hasil rapat yang dihadiri unsur-unsur pimpinan PKS seperti Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, dan Dewan Syariah Pusat, yang digelar di Lembang, Jawa Barat, Kamis malam 3 Maret 2011.
Akhir pekan lalu, Presiden SBY masih berakhir pekan di Istana Cipanas. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yang juga mantan juru bicara Presiden, Andi Mallarangeng, mendadak dipanggil.
Spekulasi muncul, SBY sedang menyiapkan formulasi baru susunan kabinet. Tetapi, hingga kini kabar itu belum terkonfirmasi. Istana menyebutkan bahwa acara di Bogor itu hanya acara keluarga dan tidak membicarakan soal politik.
Tetapi sejumlah sumber menyebutkan bahwa di Cipanas itu Presiden SBY merumuskan surat untuk para ketua partai yang bergabung dalam koalisi. Surat itu akan dikirim ke sejumlah partai pekan ini.
Apapun keputusan SBY sejumlah partai mengaku siap menerimanya. Menurut Mahfudz, siapapun mitra koalisi lain yang masih bersama SBY ataupun keluar dari pemerintahan, itu urusan masing-masing partai. "Soal partai-partai yang mau masuk atau keluar koalisi atau tambah menteri, itu urusan dapur mereka yang tidak akan dicampuri PKS," kata politisi yang juga Ketua Komisi I DPR ini.
PDIP Sebut Pemerintah Bisa Usul Turunkan PPN, Gerindra: Bentuk Provokator
Gerindra menyindir PDIP adalah pihak pengusul UU PHP terkait PPN jadi 12 persen.
