Rapat RUU TNI, DPR Sebut Anggaran Perpanjangan Usia Pensiun Prajurit Sudah Aman
- DPR RI
Jakarta, VIVA – Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat panitia kerja (panja) RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta yang berlangsung sejak Jumat, 14 Maret 2025. Dalam rapat tersebut salah satu yang dibahas yaitu perpanjangan masa usia pensiun prajurit TNI.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto mengatakan anggaran usulan perpanjangan masa usia pensiun bagi prajurit telah dikaji oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Intinya, ketika bahas usia kan, saudara Menteri Keuangan meneliti kira-kira membebani keuangan negara atau tidak," ujar Utut kepada wartawan di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2025.
Ilustrasi TNI
- vstory
"Nah artinya dari sisi keuangan negara oke, kita sudah crosscheck dengan Wamenkeu Anggito Abimanyu yang hadir disini," sambungnya.
Di sisi lain, Utut menjelaskan bahwa total prajurit TNI yang aktif saat ini berkisar 457 ribu. Jumlah terbanyak berasal dari perwira pertama dan menengah. Sementara, lanjut dia, personel tentara yang berpangkat jenderal ditaksir kurang dari seribu orang.
"Kalau kita jumlah, kalau pembulatan ke atas 457 ribu, yang paling banyak di Tamtama dan Bintara. Tamtama dan Bintara nya sekitar 300-an. Nah perwira pertamanya sama menengahnya yang banyak. Kalau jenderalnya kan nanti saya (takut) keliru, enggak banyak lah enggak sampai lebih dari seribu," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto memberikan sinyal Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan selesai sebelum lebaran atau masuk masa reses DPR pada 21 Maret 2025. Rapat paripurna terakhir DPR pada 20 Maret 2025 diduga kuat bakal jadi momentum pengesahan revisi UU TNI.
Utut menegaskan bahwa pihaknya akan menuntaskan pembahasan beleid.
"Kalau kita bisa selesai, kenapa harus lambat?" kata Utut di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025.
Utut menilai RUU TNI sudah dibahas dengan baik di Komisi I DPR RI. Koridor-koridor yang perlu diperhatikan dalam mengubah UU sudah dilaksanakan.
"Kalau memang niatnya baik, dikerjakan dengan baik, semua pertimbangan yang sudah dimasukkan dengan berbagai simulasi, kenapa harus lambat?" ujar Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU TNI itu.
Menkum Pastikan Kekhawatiran Dwifungsi ABRI di RUU TNI Tidak Terjadi
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menjamin kekhawatiran akan dihidupkannya kembali dwifungsi ABRI lewat RUU Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan terjadi
