Golkar Setuju Pernyataan SBY, Dahulukan Kepentingan Negara Sebelum Partai
- ANTARA/Zumrotun Solichah
Jakarta, VIVA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Omongan SBY itu meminta kader Partai Demokrat harus mendahulukan negara dan rakyat sebelum partai.
Hal itu disampaikan SBY saat bertemu 38 Ketua DPD Partai Demokrat di kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 23 Februari 2025.
Sarmuji menekankan, kepentingan negara memang harus didahulukan daripada kepentingan partai. Dia menekankan, jika seseorang sudah menyatakan loyal kepada negara, maka loyalitas terhadap partai tidak berlaku lagi.
"Loyalitas kepada negara dimulai maka loyalitas ke partai berakhir. Setidaknya kepentingan negara mesti didahulukan dibandingkan kepentingan partai," kata Sarmuji kepada awak media, Senin, 24 Februari 2025.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan arahan ke 38 Ketua DPD Partai Demokrat (sumber: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Sarmuji menambahkan, kondisi partai politik pastinya akan mengalami pasang surut. Beda dengan negara yang harus tetap berdiri tegak.
Karena itu, Sarmuji mendukung pernyataan SBY terhadap kader Demokrat tersebut.
"Partai bisa pasang dan surut bahkan bubar. Tetapi, negara mesti tegak berdiri," jelasnya.
Sebelumnya, SBY menekankan kader Partai Demokrat harus lebih mengutamakan kepentingan negara dan rakyat sebelum partai. Ia mengingatkan agar kader menjunjung tinggi perjuangan demi negara dan rakyat di atas kepentingan partai.
"Karena ada nilai-nilai sejarah yang ingin saya sampaikan agar perjuangan Partai Demokrat ke depan, perjuangan besar kita, yang utama tentunya untuk negara dan rakyat dan perjuangan besar lainnya, baru untuk partai. Jangan dibalik, negara dulu baru partai, country (negara) over party (partai)," kata SBY saat bertemu dengan 38 DPD Partai Demokrat.
Pernyataan tersebut seolah menyindir Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang melarang kepala daerah yang diusung PDIP ikut retreat imbas Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto ditahan KPK.
Instruksi Megawati tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis, 20 Februari 2025.
Dalam surat tersebut, Megawati meminta para kader menunda keberangkatan mereka dalam agenda retreat kepala daerah dari PDIP ke Akmil Magelang. Penundaan ini disebabkan karena dinamika politik nasional usai Hasto resmi ditahan KPK.
Megawati menyatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.
Retreat sendiri dijadwalkan pemerintah pusat untuk dilakukan para kepala daerah terpilih yang telah dilantik sejak 21 hingga 28 Februari 2025.
