Jokowi Persoalkan Instruksi Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retreat, Said: Ini Urusan Partai!
- ANTARA
Jakarta, VIVA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah merespons omongan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) yang menyoroti instruksi Ketum PDIP Megawati melarang kadernya mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
Said menegaskan instruksi Megawati untuk kepala daerah dari PDIP merupakan urusan internal partai, bukan urusan orang luar.
"Ya ini urusan partai lah ya. Urusan internal, bukan urusan orang luar," kata Said di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2025.
Dok. Istimewa, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri Beri Arahan ke Kepala Daerah dari PDIP
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Said mengaku menyambangi kediaman Megawati karena mendapat tugas. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait retreat kepala daerah PDIP.
"Saya ada tugas. Ya namanya kader, ada tugas lah," ujar dia.
Said menambahkan dirinya menyambangi kediaman Megawati bersama Gubernur Jakarta sekaligus kader PDIP, Pramono Anung. Namun, Pramono lebih dulu meninggalkan kediaman Megawati.
"Saya dengan Mas Pram, Mas Pram sudah balik," tuturnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri, memberikan instruksi kepada para kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan menuju agenda retreat di Akmil, Magelang.
Instruksi Megawati itu tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal Kamis, 20 Februari 2025 itu. Sikap Megawati sebagai respons dari penangkapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21- 28 Februari 2025," kata Megawati dikutip dari poin pertama Instruksi Harian Ketua Umum DPP PDIP, Kamis, 20 Februari 2025.
Sebelumnya, Jokowi menilai seharusnya seluruh kepala daerah yang sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto wajib datang untuk mengikuti retreat di Magelang. Ia menyebut hal itu merupakan urusan pemerintahan.
"Ini kan urusan kepemerintahan yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden. Ya mestinya hadir, datang," kata Jokowi di depan kediaman pribadinya di Solo pada Jumat, 21 Februari 2025.
Jokowi sangat menyayangkan instruksi tersebut. Sebab, kepala daerah merupakan hasil pilihan rakyat melalui pilkada. Setelah terpilih, para kepala daerah akan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk kelompok atau golongan lainnya.
"Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain," ujarnya.
