Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Hadiri Retreat Prabowo, Pakar: Ekspresi Kemarahan
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Langkah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang kepala daerah PDIP ikut retreat di Magelang dinilai sebagai ekspresi kemarahan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Instruksi Megawati itu sebagai respons atas KPK yang menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Pakar politik Adi Prayitno menganalisa dengan melihat respons PDIP pasca Hasto ditahan KPK seperti mengindikasikan partai besutan Megawati itu siap ingin di posisi luar kekuasaan politik.
"Melihat setelah Hasto ditahan KPK, intonasi dan aura politik PDIP itu sangat keliatan sekali ingin di luar kekuasan politik," kata Adi dalam Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne yang dikutip VIVA pada Jumat, 21 Februari 2025.
Adi menilai instruksi Megawati yang memerintahkan kepala daerah dari PDIP untuk tak ikut retreat merupakan ekspresi kemarahan. "Surat edaran yang dikeluarkan PDIP dan ditandatangani oleh Megawati sebagai ketua umum itu kan ekspresi dari sebuah kemarahan," jelas Adi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Kenakanan Rompi Tahanan KPK
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Dia mengatakan demikian karena sebelum pelantikan kepala daerah serentak di Istana, perintah Megawati jelas agar kader PDIP ikut retreat dan mendengarkan arahan Presiden Prabowo di Magelang. Namun, dinamika itu berubah usai Hasto ditahan KPK.
"Tapi, 24 jam setelah itu mereka diminta untuk tidak ikut. Bagaimana retreat yang kemudian akan dilaksanakan di Magelang. Itu kan marah betul pasti," lanjut Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia itu.
Lantas, terkait kemungkinan PDIP melakukan lobi di balik instruksi penundaan kader ikut retreat, Adi menyinggung dengan sikap jajaran elite PDIP.
Menurut dia, dari argumen-argumen elite PDIP jelas merasa kasus Hasto kental bernuansa politik, bukan murni hukum.
"Tapi, kasus politik. Jadi, ini sebagai upaya mengawut-awutkan PDIP, begitu kan statement-statement. Ini kan mau mendekati kongres," ujar Adi.
Dia mengutip pernyataan elite PDI yang merasa kasus Hasto sebagai ujian jelang kongres partai.
"Cobaan-cobaan ke partai. Diganggu, mau diawut-diawut. Mau diambil alih. Semakin kuat," tutur Adi.
"Maka tidak mengherankan ketika supaya kepala daerahnya itu ditunda untuk tidak ikut retreat, ini sebagai ekspresi dari kemarahan," kata Adi.
Kemudian, ia memaknai suara keras elite PDIP pasca penahanan Hasto. Adi menangkap PDIP ingin persoalan hukum jangan dicampur adukan dengan politik.
"Tentu persoalan hukum jangan dicampuradukan dengan kepentingan politik tertentu. Kan pesannya di situ saja," sebut Adi.
KPK Beberkan Alasan Belum Tahan Advokat Donny Tri Istiqomah, Meski Hasto Sudah Diadili
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan belum menahan advokat Donny Tri Istiqomah.
