Pengamat Nilai Arahan Prabowo soal Efisiensi Sudah Jelas: Seharusnya Tak Ada Lagi Salah Tafsir

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto (dok: Instagram Sri Mulyani)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta, VIVA — Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penerapan efisiensi anggaran masih memantik pro dan kontra. Namun, arahan Prabowo menyangkut kebijakan itu dinilai sudah jelas.

Prabowo : Gak Ada Negara Korupsi Gila-gilaan Bisa Kaya!

Pengamat politik Agung Baskoro menganalisa arahan Prabowo Subianto sudah jelas soal penghematan anggaran sehingga seharusnya tak ada lagi salah tafsir di tataran birokrat maupun masyarakat luas.

Menurut dia, sudah sangat jelas instruksi Prabowo bahwa efisiensi sama sekali tidak berdampak ke sektor pendidikan dan PHK. Ia menekankan arahan Prabowo itu jelas dituangkan dalam Instruksi Presiden atau Inpres.

Kabar Gembira dari Menhub Dudy: Program Mudik Gratis Tetap Ada di Tengah Efisiensi Anggaran

“Bila ada pihak-pihak yang coba membelokkan arahan tersebut, sehingga memotong anggaran-anggaran pokok yang berdampak langsung ke operasional kementerian, pelayanan publik-pegawai, gaji pegawai, dan sejenisnya maka para pihak terkait ini mesti siap diganti,” kata Agung dalam keterangannya, Rabu, 19 Februari 2025.

Presiden RI Prabowo Subianto saat melantik Menteri Kabinet Merah Putih.

Photo :
  • Biro Pers Sekretariat Presiden: Laily Rachev
Menteri Dudy Ungkap Alasan Kemenhub Tetap Gelar Mudik Gratis di Tengah Efisiensi Anggaran

Agung juga menambahkan bila terjadi perlawanan ataupun pembangkangan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait patut ditindak lebih lanjut. 

“Karena melawan Inpres sama saja pembangkangan terhadap presiden yang ujungnya harus ditindak,” ujar Agung.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan efisiensi yang digagas Prabowo tak berdampak pada sektor pendidikan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer. 

Sri Mulyani mengatakan demikian dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta pada Jumat, 14 Februari 2025.

“Terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,” ujar Sri. 

Pun, dari Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan efisiensi pemerintah tak berpengaruh pada ketiadaan KIP dan beasiswa pendidikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. 

Ia menuturkan efisiensi ala Prabowo yaitu bersifal seremonial seperti contohnya perjalanan dinas, seminar dan Focus Group Discussion (FGD).
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya