Megawati Sempat Minta PDIP Tak Pecat Jokowi sebagai Kader
- YouTube PDIP
Jakarta, VIVA - Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan (PDIP0, Komarudin Watubun mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP pernah meminta agar Jokowi tidak dipecat sebagai kader sebelum masa jabatannya sebagai Presiden berakhir pada 20 Oktober 2024.
Komarudin mengatakan, hal itu karena Megawati menghormati Jokowi yang masih menjalankan tugas sebagai presiden kala itu. Dia sekaligus membantah anggapan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terlibat dalam pemecatan Jokowi.
Komarudin menekankan keputusan pemecatan Jokowi sepenuhnya wewenang Megawati dan tak ada pihak lain yang bisa mengintervensi keputusan tersebut.
"Pak Hasto yang memecat Jokowi? Itu pernyataan ngawur. Partai ini ada aturannya, dan Ibu Megawati adalah ketum yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun. Jangan dipikir Hasto bisa mempengaruhi Megawati. Saya sudah 30 tahun bersama Ibu Mega, dan meski Anda mengenalnya dekat, belum tentu Ibu mendengar itu. Jadi, jangan segampang itu menilai, apalagi partai besar ini, masa Hasto suka-suka memecat orang," kata Komarudin dalam jumpa pers di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2025.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun usai bertemu Wali K
- ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Komarudin juga menerangkan, bahwa proses pemecatan Jokowi telah dimulai sejak Oktober 2024. Tepatnya, saat Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution pindah ke partai lain, PDIP perlu untuk memecat mereka.
"Proses pemecatan Jokowi itu dari saya, Ketua Bidang Kehormatan PDIP. Selama ini, saya tidak mau berbicara, jika orang tahu berorganisasi, mestinya menerima itu secara jantan. Tidak perlu diperdebatkan dan mencari kambing hitam. Ibu waktu itu menyampaikan, 'jangan dulu, masih Presiden RI, kita berikan penghormatan'. Karena kami menghormati orang, tetapi orang tidak menghormati kita, tidak seimbang dong. Ya terpaksa, tanggal 26 Desember Ibu memerintahkan, 'Komarudin, umumkan pemecatan'. Begitu ceritanya," imbuhnya.
PDIP Sebut Megawati Tak Ingin Dwifungsi TNI dan Zaman Orba Balik Lagi
Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto mengungkap pesan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terkait Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 terkait TNI atau RUU TNI.
