Langkah Komisi VI DPR RI dalam Menanggapi Kehilangan Aset ID Food Senilai Rp 3,32 Triliun
- IST
Jakarta, VIVA – Temuan serius oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai hilangnya aset dengan nilai total mencapai Rp 3,32 triliun telah memicu langkah tegas dari Komisi VI DPR RI. Dalam laporan tersebut, BPK menyoroti adanya kelemahan mendasar dalam pengelolaan aset di ID Food, sebuah entitas BUMN strategis.
Kehilangan aset ini dianggap sebagai tanda adanya hal yang serius dalam sistem pengawasan dan manajemen internal. Menanggapi ini, Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut melalui langkah-langkah konkret, termasuk memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan mendetail. Tindakan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara dan memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang pada masa depan.
Lebih jauh lagi, laporan BPK ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola lembaga-lembaga pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan nilai kerugian yang begitu besar, kasus ini memicu tuntutan yang makin kuat dari berbagai pihak untuk mereformasi sistem pengawasan, baik di internal lembaga maupun melalui mekanisme eksternal.
Ilustrasi. DPR RI akan menggelar rapat paripurna DPR RI
- Antara
Komisi VI DPR RI telah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga auditor, dan masyarakat dalam menciptakan sistem yang lebih akuntabel. Langkah ini tidak hanya untuk menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga untuk mencegah potensi kerugian serupa di masa mendatang, memastikan pengelolaan aset negara dilakukan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan rakyat Indonesia.
Langkah-langkah pencegahan dan pemulihan
Dalam upaya memastikan bahwa tidak ada kerugian negara yang berlanjut, Komisi VI DPR RI, yang dipimpin oleh Anggia Ermarini, akan memanggil direksi ID Food untuk sesi klarifikasi mendalam. Agenda utama dari pemanggilan ini adalah untuk mendapatkan penjelasan detil tentang bagaimana aset-aset tersebut bisa hilang dan langkah apa yang sudah dan akan dilakukan oleh ID Food untuk mengamankan aset tersebut kembali.
"Kami bertekad untuk tidak hanya memulihkan aset yang hilang tetapi juga untuk menanamkan prinsip akuntabilitas korporat yang lebih kuat di semua BUMN," kata Anggia, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Januari 2025. "Sesi klarifikasi ini akan menjadi forum terbuka yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi dan meningkatkan prosedur internal terkait pengelolaan aset."
Komisi VI DPR RI menyadari pentingnya transparansi dalam proses ini. Oleh karena itu, seluruh sesi klarifikasi dan investigasi akan dilakukan dengan keterbukaan, dan temuan serta langkah-langkah pemulihan akan dikomunikasikan kepada publik secara berkala. "Salah satu tujuan utama kami dalam menghadapi masalah ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses penanganan dan investigasi dilakukan dengan transparan," jelas Anggia.
Ilustrasi Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Audit dan pemeriksaan berkelanjutan
Sejalan dengan inisiatif ini, Komisi VI juga mendesak BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pengelolaan aset di ID Food. Audit ini diharapkan dapat mengungkapkan lebih lanjut penyebab dari kehilangan aset dan mengidentifikasi kelemahan sistem yang memungkinkan hal ini terjadi.
"Pemeriksaan berkelanjutan oleh BPK sangat krusial dalam memahami kedalaman masalah ini. Kami berharap melalui audit yang lebih mendalam, kami dapat memahami celah yang ada dan menerapkan solusi yang efektif untuk menghindari kejadian serupa di masa depan," kata Anggia.
Selain tindakan pemulihan dan penegakan hukum, Komisi VI DPR RI juga melihat kebutuhan penting untuk pendidikan dan pencegahan. "Kami akan mendorong inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan aset yang baik dan bertanggung jawab di semua level perusahaan BUMN," ujarnya.
Melalui tindakan-tindakan yang telah dipaparkan, Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk mendorong implementasi akuntabilitas dan transparansi di lembaga negara dan perusahaan-perusahaan milik negara. Seluruh proses ini akan dijadikan pelajaran berharga untuk perbaikan sistem pengelolaan aset pada masa yang akan datang.
