Puan Pastikan DPR Cermati Program Prabowo-Gibran agar Sesuai Kemampuan

Jakarta, VIVA - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya akan menjalankan fungsinya untuk mencermati program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Menurut Puan, program pemerintah harus memiliki mitigasi risiko, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel serta memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

"Setiap program pemerintah yang memiliki tujuan yang baik, tetap membutuhkan perencanaan, pembiayaan, persiapan dan pelaksanaan yang juga baik, sehingga memenuhi prinsip good governance dan juga memberikan kenyamanan bagi rakyat," kata Puan dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025. 

Politikus PDIP itu mengatakan bahwa Tahun Anggaran 2025 adalah tahun pertama APBN pemerintahan Presiden Prabowo. Diterangkannya, terdapat kebijakan-kebijakan strategis yang membutuhkan berbagai penyesuaian terhadap kementerian dan lembaga pemerintah, program-program pemerintah, serta kebijakan fiskal lainnya.

Karena itu, mantan Menko PMK ini menegaskan DPR RI akan selalu mencermati pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 agar dapat berjalan dengan kinerja yang baik, sehingga program pemerintah sungguh-sungguh dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat, pendapatan rakyat meningkat, kebutuhan dasar terpenuhi, pelayanan publik yang mudah dan membantu, hingga menguatkan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Puan juga berharap, di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global yang masih berlanjut, pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mengantisipasi potensi risiko yang dapat mengancam ketahanan keuangan negara dan fiskal.

Menurutnya, koordinasi otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan perlu terus diperkuat dan diarahkan untuk menciptakan perekonomian nasional yang kondusif. Selain itu belanja pemerintah harus semakin efektif dan efisien.

Puan menambahkan, pemerintah juga harus berupaya mendorong kebijakan untuk menarik investasi hingga menciptakan iklim usaha yang ramah pada investor.

"DPR RI melalui AKD terkait, dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, akan mencermati dan menindak lanjuti bersama mitra kerja pemerintah, untuk menjaga kondisi keuangan negara dan perekonomian nasional tetap kondusif, bagi pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi rakyat," imbuhnya.

Puan Sebut Pekan Ini DPR Bahas Putusan MK Soal Ambang Batas Capres

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pihaknya mencermati putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas 20 persen alias presidential threshold.

VIVA.co.id

21 Januari 2025