DPR Ingatkan KKP dan TNI AL Tak Bikin Gaduh soal Pagar Laut di Tangerang
- DPR RI
Jakarta, VIVA - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI AL saling berkoordinasi agar persoalan pagar laut di Tangerang cepat selesai.
Hal Itu disampaikanya merespons ada perbedaan pendapat antara pihak KKP dan TNI AL yang melakukan pembongkaran di sana.
"Kami mendorong agar para pihak baik KKP, TNI AL untuk berkoordinasi agar penyelesaian masalah pagar laut ini cepat tuntas, kalau sudah ditemukan dalang di balik pemasangan pagar bambu tersebut segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Segera gelar perkara agar terang benderang masalahnya," kata Daniel kepada wartawan, Senin, 20 Januari 2025.
Menurut Daniel, saling lempar pernyataan di hadapan publik itu menandakan tata kelola pemerintahan yang kurang baik.
"Segera lakukan kordinasi antarpihak yg berwenang dan ahlinya sehingga tidak saling lempar menyalahkan yang menimbulkan kegaduhan, apalagi ini perintah langsung Presiden sehingga tindakan tegas yang dilakukan harus berjalan lancar, dan pembongkaran bukan berarti menghilangkan bukti penyidikan," ujarnya.
Selain itu, kata Politikus PKB ini, pembongkaran yang dilakukan TNI AL juga tidak menghilangkan barang bukti pemasangan pagar laut yang diduga menyalahi aturan tersebut.
"Barang bukti sudah jelas: ada video awal sebelum pembongkaran maupun keterangan nelayan yang dirugikan. Pembokaran pagar untuk memudahkan nelayan melaut mencari ikan," ujarnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan seharusnya pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, tidak dibongkar karena merupakan barang bukti.
Menurutnya, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 kilometer tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP.