Pimpinan DPR Sebut Penghapusan Ambang Batas Parlemen Bakal Bikin Masalah Baru

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal saat memberikan keterangan pers di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.
Sumber :
  • ANTARA/Syaiful Hakim

Jakarta, VIVA  Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut usulan penghapusan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold dapat melahirkan persoalan baru. Menurutnya, jika itu terjadi, maka di parlemen akan kelebihan fraksi-fraksi kecil.

Bahlil Minta Kader Golkar di DPR Awali Setiap Acara dengan Baca Alquran: Supaya Aman Negara

"Kalau parliamentary threshold-nya dinolkan, presidential threshold segala macam, atau parliamentary threshold-nya diperkecil, nanti kebanyakan partai itu. Nanti ada fraksi-fraksi kecil kayak dulu,” kata Cucun, Minggu, 19 Januari 2025. 

Cucun menjelaskan, adanya fraksi kecil di DPR RI menjadi sebuah masalah tersendiri karena saat mengambil keputusan diperkirakan tidak bisa bulat.

Persyaratan Peserta Pemilu Disarankan Diperketat setelah MK Hapus Presidential Threshold

Karena itu, legislator PKB itu mengatakan perlu kajian-kajian yang komprehensif mengenai rencana penghapusan ambang batas parlemen.

MK Sarankan KPU Tak Gunakan Nomor Urut dalam Pilkada

"Pasti nanti public hearing akan terjadi. Kayak akademisi, pengamat, pasti akan terlibat, bagaimana memberikan masukan, kritik melalui forum media maupun kami undang di DPR," kata Cucun. 

Cucun juga memastikan pihak DPR RI akan turun ke bawah untuk menyerap aspirasi ihwal sistem pemilu atau sistem perpolitikan yang terbaik. Sehingga diharapkan betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kami juga kan masa sidang baru besok dimulai, bagaimana pimpinan menyikapi putusan MK yang dikembalikan kepada pembuat undang-undang ini akan kami sikapi, masuk dalam prosedur," imbuhnya.

Sebelumnya, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut MK berpeluang membatalkan parliamentary threshold sebesar empat persen suara sah nasional.

"Setelah ada putusan presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden), kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik," kata Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu.

Menu rekomendasi dalam program MBG di Kota Tangerang

Keracunan Massal Siswa SD di Sukoharjo, DPR Minta Pengawasan Ketat Program MBG

Insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis.

img_title
VIVA.co.id
19 Januari 2025