Ketua DPD Usul Pemerintah Beri Kesempatan Pembiayaan Program MBG lewat Zakat

Sultan B Najamudin
Sumber :
  • Dokumentasi DPD

Jakarta, VIVA - Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui zakat, infak, dan sedekah. Pasalnya, Sultan mengatakan, DNA masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

Menteri P2MI Dorong Program Makan Bergizi Gratis Diterapkan untuk PMI

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025. 

Sultan lantas menegaskan agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, antara lain juga memerlukan zakat.

Kata Gerindra Soal Sosok Mediator Pertemuan Megawati dan Prabowo

VIVA Militer: Siswa SMA Hang Tuah 1 Jakarta menikmati makan bergizi gratis

Photo :
  • Istimewa/Viva Militer

Di samping nilai kegotongroyongan, dia menilai pembiayaan program MBG melalui zakat juga dapat membantu meringankan pemerintah untuk mencukupi besaran anggaran program tersebut.

KPK Tolak Klaim PDIP Kalau Pimpinan Era Sekarang Edisi Jokowi: Itu Hanya Persepsi

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran ini betul-betul ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata dia.

Di samping itu, Sultan menuturkan sempat menyampaikan pula kepada beberapa duta besar negara lain dalam rangka menggalang bantuan anggaran pelaksanaan program MBG.

"Saya sampaikan tolong dong negara kami punya program andalan yang namanya Makan Bergizi Gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita," ujarnya.

Salah satu siswa penerima makan bergizi gratis

Photo :
  • Youtube/CNN Indonesia

Dia berharap parlemen dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan baik dalam mendukung susksesnya pelaksanaan program MBG.

"Memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada karena pasti sangat terbatas," imbuhnya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya