PDIP Minta Pertemuan Prabowo-Megawati Jangan Dianggap Koalisi
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA - Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima bicara soal ihwal pertemuan antara Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menuturkan jika pertemuan itu terjadi, jangan dianggap PDIP berkoalisi dengan Prabowo atau masuk ke dalam kabinet Merah Putih.
"Cuma pertemuan kedua beliau (jika terjadi). Saya menangkap jangan dikerangkakan. Jangan dikerangkakan dalam kerangka mau koalisi," kata Aria dikutip pada Senin, 13 Januari 2025.Â
Dia bilang agar beri kesempatan dua tokoh itu untuk bertemu. "Berikan kesempatan pertemuan kedua beliau original. Enggak usah didesain, enggak usah terlalu dikonstruksikan untuk masuk kabinet misalnya," ujar Aria.
Aria menambahkan, Megawati juga tak bermusuhan dengan Prabowo. Kata dia, jika pertemuan keduanya terjadi, maka itu sebuah pertemuan antara sahabat, serta sebagai Ketua Umum partai.
Prabowo dan Megawati
- Istimewa
Dia menyebut Megawati tak ada kendala psikologis secara pribadi. "Mereka bersahabat antara tokoh seorang Ibu Mega yang ketua umum PDI Perjuangan yang menang pileg, Pak Prabowo ketua umum Gerindra yang menang Pilpres," lanjut Aria.Â
"Tidak ada persoalan, bahkan tidak bermusuhan. Bahkan bersahabat dengan diplomasi nasi goreng," ujar dia.
Aria meyakini pertemuan keduanya pasti terjadi. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci terkait kapan pertemuan tersebut akan dilaksanakan.
"Menurut saya, saya yakin pasti akan ketemu. Kalau pertemuan itu terjadi, maka ada pertalian batin dan pertalian pikiran antara Ibu Mega dan Pak Prabowo," ujar Aria Bima.
"Pak Prabowo akan mengerti posisi Ibu Mega yang juga mengusung calon Presiden Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang kalah dengan Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo akan memahami itu, Ibu Mega pun akan memahami," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengaku diutus oleh Megawati terkait rencana pertemuan dengan Prabowo pada 17 Oktober 2024 silam. Namun, pertemun itu tak terealisasi.
Dalam pertemuan yang kemudian diwakilkan antara Basarah dan Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani itu membahas salah satu dari delapan amanat yang dititipkan Megawati untuk Prabowo.
"Pertama, Ibu Mega mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut paham sistem pemerintahan presidensial. Sehingga, kita tidak mengenal istilah oposisi apalagi menggunakan sistem oposisi," kata Basarah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Januari 2025.
