Megawati Singgung Program 3 Juta Rumah Prabowo: Bangunnya Gimana? Tanahe Sopo?
- VIVA/Ilham
Jakarta, VIVA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyoroti program pembangunan 3 juta rumah yang akan digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti beberapa hal, salah satunya lahan pembangunan jutaan rumah tersebut.
Hal Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya saat acara HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari 2025.
"Pertanyaan saya sangat logic, objektif. Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya ingin tahu cara bangunnya gimana? Tanahnya tanah sopo, cicilannya piro dengan korelasinya apa? Perekonomian kita gimana," ujar Megawati.
Ia pun bercerita saat dirinya pernah melunasi utang Indonesia dari International Monetary Fund (IMF) semasa menjabat sebagai Presiden RI. "Jangan lupa, saya pernah Presiden, semua urusan saya itu selesai. Saya dapat award lho, karena bisa selesaikan utang IMF. Haduh," katanya.
Pidato Politik Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri saat HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Januari 2025.
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Selain itu, Megawati mengaku juga pernah menyelesaikan lima konflik di Indonesia. Namun, dia tak memerinci konflik apa saja yang sudah diselesaikannya. Ia menyebut dirinya sebagai presiden 'sampah' sebagai bentuk kerendahan hati, Megawati menyebut dirinya sebagai Presiden sampah.
"Waktu saya jadi Presiden, saya bilang, saya ini adalah Presiden sampah. Saya memberhentikan 5 konflik. Yang paling buat saya secara pribadi waktu Kalbar, haduh, hmmm, mana sekarang ada kayak begituan, jangan dah, aduh cape juga ya," ujar Megawati.
Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid sedang menghitung total lahan di luar Pulau Jawa. Hal itu dimaksudkan agar bisa dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah per tahun.
Nusron menyampaikan hal itu dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero), di Menara BTN, Jakarta.
“Ini kami lagi hitung Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) untuk perumahan yang luar Jawa, mungkin yang di kota-kota besar di luar Jawa akan kami hitung. Biasanya untuk perumahan yang di luar Jawa itu tidak ada isu tentang tanah. Kalau luar Jawa karena tanahnya banyak, yang bangun rumah sedikit kalau di luar Jawa,” katanya seperti dikutip Antara, Sabtu, 9 November 2024.
Menurutnya, pembangunan rumah itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, kecuali di kota-kota besar di luar Pulau Jawa seperti Medan, kemudian Padang, Palembang, Bandarlampung, Makassar, Banjarmasin. “Dan mungkin yang kota-kota baru, seperti Mataram dan sebagainya yang sedang tumbuh,” ujarnya.
Hingga kini, potensi tanah telantar selama lima tahun ke depan disebut mencapai 1,3 juta hektare (ha). Namun, seluruh tanah tersebut tak hanya akan dipakai untuk kepentingan pembangunan perumahan, tetapi juga untuk urusan transmigrasi, membuka sawah, dan mendukung program “fish estate”. Artinya, Kementerian ATR/BPN harus bisa memenuhi kepentingan dari berbagai kementerian yang membutuhkan tambahan lahan.
Berdasarkan hasil identifikasi, lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/BPN yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan sekitar 14 ribu ha di Pulau Jawa.
“Dengan catatan, saya belum cek tata ruangnya. Tabrakan dengan LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi) apa tidak. Karena kalau itu masuk di LSD, maka bapak-bapak yang nanti akan membangun itu menjadi perumahan akan diwajibkan untuk mengganti membuka sawah di lahan yang lain,” ujar Nusron.
Misalnya, ada seorang pengembang membuka kawasan perumahan di LSD sebesar 1 ha, setara dengan hasil panen 10-20 ton palawija atau jagung, maka perlu digantikan dengan lahan yang memiliki tingkat produktivitas bahan pangan yang sama.
Pihaknya juga membuka peluang berkontribusi dalam pembangunan tiga juta rumah dengan membebaskan sejumlah luas lahan yang berpotensi dialihfungsikan menjadi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk biaya ukur tanah dan layanan tambahan lainnya.
Megawati Sindir MK: Saya yang Bikin, Sekarang Dijadikan ’Mainan’
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyindir Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini dinilai sudah tidak memiliki marwah konstitusi.
