Elite PDIP Sebut Pimpinan KPK Sekarang Edisi Jokowi, Ini Alasannya
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy menyindir pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini adalah edisi Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Ronny, hal itu terjadi karena di akhir kekuasaannya, Jokowi menghiraukan kritik dari publik terkait proses seleksi pimpinan KPK dan menyerahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kritik terkait deretan capim KPK saat itu disuarakan akademisi hingga aktivis korupsi.
“Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo yang tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik," kata Ronny dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2025.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo
- Istimewa
Ronny melempar tudingan Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda untuk mempidanakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. “Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi," tuturnya.
Dia menyebut KPK edisi Jokowi itu memaksakan pemidanaan terhadap Hasto.
"Dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi,” ujar Ronny.
Menurut dia, KPK edisi Jokowi ini tidak akan menindaklanjuti laporan masyarakat sipil. Seperti dugaan pencucian uang hingga kasus yang diduga melibatkan menantu Jokowi, Bobby Nasution.
“KPK Edisi Jokowi ini tidak akan menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal ijin tambang blok medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya,” ujar dia.
Ronny menyatakan, pihaknya menyerukan agar semua kader, simpatisan, dan keluarga besar PDIP tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri. Ia minta jangan terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengawut-awut partai.
“PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada,” katanya.
Bantahan Jokowi
Sebelumnya, Jokowi yang juga mantan Wali Kota Solo itu sempat menanggapi soal status Hasto jadi tersangka KPK. Jokowi bilang penting untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
Jokowi menyampaikan itu usai menghadiri acara aqiqah cucunya di Graha Saba Buana, Sumber, Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Rabu, 25 Desember 2024.
"(Hasto tersangka KPK) Hormati seluruh proses hukum yang ada," kata Jokowi.
Terkait spekulasi adanya politisasi dalam penetapan tersangka Hasto, Jokowi irit bicara. Dia mengatakan saat ini dirinya sudah purnatugas dari RI-1 sehingga tak bisa bicara banyak soal kasus Hasto.
"Saya itu kan sudah purna tugas, sudah pensiun. Nggak ngurusin yang seperti itu," tutur Jokowi.
