Jubir PDIP Tuding Effendi Simbolon Minta Megawati Mundur Hasil Bertemu Jokowi
- Instagram Guntur Romli @gunromli
Jakarta, VIVA - Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli merespons pernyataan mantan politikus PDIP Effendi Simbolon yang menilai harus ada pembaharuan di tubuh DPP PDIP, termasuk jabatan ketua umum.
Guntur menegaskan bahwa pernyataan tersebut dilontarkan Effendi karena baru bertemu dengan presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
"Effendi Simbolon baru bertemu dengan Jokowi, mungkin itu hasil pertemuan mereka yang sama-sama pecatan PDI Perjuangan," ujar Guntur kepada wartawan, Kamis, 9 Januari 2025.
Ketua Umum PSBI, Effendi Simbolon.(istimewa/VIVA)
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Ia menyinggung pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal pihak yang ingin mengacaukan partai. Guntur yakin bahwa penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka KPK adalah salah satu upaya menekan Megawati mundur.
"Maka sudah benar apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tanggal 12 Desember ada yang mau mengawut-awut (acak-acak) partai. Maka kami semakin yakin, penetapan tersangka pada saudara Sekjen merupakan "orderan politik" dan sebagai pintu masuk untuk menekan Ibu Megawati mundur," ujar Guntur.
"Semakin terang siapa yg mau mengawut-awut partai, semakin terungkap cara licik, 'nabok nyilih tangan' menampar pinjam tangan. Ada yang memakai KPK untuk menyerang PDI Perjuangan," imbuhnya.
Effendi Simbolon mengomentari status Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyandang status KPK. Effendi bilang status tersangka Hasto merupakan petaka bagi PDIP.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
"Turut prihatin ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya," kata Effendi di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.
Dia menilai perlu ada pembaruan di tubuh DPP PDIP setelah Hasto ditetapkan jadi tersangka. Effendi menyinggung jabatan Ketua Umum PDIP yang diduduki Megawati Soekarnoputri juga perlu diperbarui.
Menurut dia, posisi yang diperbarui bukan hanya Sekjen tapi juga Ketum PDIP.
"Ya, harus diperbarui semuanya, mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui bukan hanya level sekjen ya, sudah waktunya lah, sudah waktunya pembaruan yang total ya," lanjut eks Anggota DPR RI itu.
Effendi menyebut lagi proses hukum terhadap Hasto merupakan hal yang fatal. Ia menyinggung parpol bukan milik perorangan karena mesti dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri, kan partai itu kan bukan milik perorangan, partai itu kan diatur oleh UU Parpol. Jadi, harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi," katanya.
Bagi dia, dengan Megawati mundur dari Ketum PDIP maka sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait kasus Hasto.
"Dia harus mengundurkan diri! Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ini kan masalah serius masalah hukum. Bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan, ini hukum," jelas Effendi.
"Ya harus seperti perdana menteri Kanada aja mengundurkan diri hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian 51 saja, ke Korea," ujarnya menambahkan.
