PAN Puji Kinerja Panja Haji 2025, Beri Sejumlah Catatan Penting
- DPR RI
Jakarta, VIVA -- Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi dan memuji kinerja Panitia Kerja (Panja) Haji 2025. Pasalnya, panja haji berhasil melakukan evaluasi dan menyelesaikan pembahasan penyelenggaraan haji berikutnya tepat waktu.
Tugas berikutnya yakni mengawasi dan memastikan agar semua kesepakatan antara pemerintah dan DPR dapat terealisasi sebagaimana mestinya.
"Kalau soal kesepakatan, setiap tahun selalu ada. Semua kesepakatannya baik. Meningkatkan kualitas pelayanan pada jemaah. Faktanya, sering sekali tidak sesuai dengan yang dijanjikan,” kata Saleh kepada wartawan, Rabu, 8 Januari 2025.
Saleh menjelaskan, terkait penyelenggaraan haji, ada beberapa hal penting dan pokok yang harus dijaga dan ditingkatkan. Pertama, pelayanan pada jemaah haji sebelum keberangkatan. Mulai dari pendaftaran, manasik, bahkan sampai di asrama haji. Semua harus dipermudah dan para jemaah dibuat senang.
Kedua, lanjut Saleh, kualitas pelayanan penerbangan. Sering sekali, jadwal penerbangan berubah dan delay. Menurutnya, kondisi seperti ini pasti akan mengganggu kenyamanan.
“Apalagi, para jemaah kita saat ini mayoritas adalah lansia. Tempo hari, pesawatnya hanya Garuda dan Saudi Airlines. Mungkin karena tak ada pilihan, pelayanan tak maksimal seperti ini pun sering didiamkan dan tak disoal,” kata Saleh.
Ketiga, pemondokan selama di Saudi. Karena jumlahnya yang banyak, menurut Saleh, jemaah haji Indonesia acap kali terdistribusi tidak adil.
“Sebagian beruntung dapat di pemondokan yang bagus dan dekat dengan Masjidil Haram. Sebagian lagi di tempat yang kurang baik dan jauh dari Masjidil Haram. Sering ditemui, jemaah kita memilih untuk tidak ke masjid karena alasan jarak,” kata Saleh.
Keempat, konsumsi dan makanan selama di Tanah Suci. Pemerintah menjanjikan untuk menyajikan makanan bercita rasa Indonesia.
“Ini mesti harus dipenuhi. Sayang sekali, tahun lalu saja tidak semuanya dapat ditepati. Tahun lalu, kami menemukan bahwa tidak semua bumbu masakan didatangkan dari Indonesia. Persentasinya kecil. Yang besar malah didatangkan dari negara lain. Tentu ini harus diperbaiki. Harus dipastikan bahwa masakan yang ada standarnya bercita rasa Indonesia,” kata Saleh.
"Lagi pula, penyediaan bumbu dapur ini penting. Untuk mencukupi kebutuhan 221.000 jamaah haji selama 40 hari adalah peluang bisnis bagi UMKM di Indonesia. Kenapa tidak dipercayakan saja pada gabungan UMKM untuk menyediakannya? Buatlah perjanjian jauh-jauh hari agar bisa dipenuhi berapa pun kebutuhan yang diperlukan,” ujarnya.
Kelima, transportasi untuk para jamaah. Menurut Ketua Komisi VII DPR RI itu, transportasi merupakan elemen penting yang harus dipastikan ketersediaan dan kenyamanannya. “Sosialisasi terkait penggunaan alat transportasi ini sering kurang maksimal. Tidak heran, banyak jemaah yang kadang ditinggal dan mengalah dari jemaah asal negara lain. Padahal, transportasi ini adalah bagian yang dibayar dan dihitung secara ketat dalam ongkos haji,” ujarnya.
Keenam, pelayanan jemaah pada saat di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armina). Menurut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, pelayanan di Armina ini harus benar-benar prima. Selain sulit dan padat karena jutaan jemaah terkumpul di satu tempat, Armina adalah salah satu kunci pembeda antara haji dan umrah. Saleh menekankan, kesuksesan haji juga sangat ditentukan sukses tidaknya pelaksanaan seluruh ibadah pada Armina.
"Kita mohon agar pemerintah memprioritaskan pelayanan di Armina. Tenda harus dipastikan kecukupannya. Air, makanan, tempat ibadah, dan kebutuhan selama di Armina harus cukup, lengkap, dan memuaskan jemaah,” ujarnya.
Ketujuh, pelayanan kesehatan. Indonesia menyediakan anggaran APBN untuk pelayanan kesehatan. Namun terkadang, pelayanan tetap kurang karena banyaknya jamaah haji yang perlu penanganan dan perhatian khusus.
“Terkait hal ini, pemerintah perlu memikirkan untuk menambah jumlah tenaga kesehatan yang diterjunkan di pemondokan dan tenda-tenda selama musim haji,” kata Saleh.
Kedelapan, petugas haji Indonesia jumlahnya sangat banyak. Petugas dari Indonesia untuk tahun 2025 yang akan diberangkatkan adalah 2.210 orang. Petugas tersebuy yang mengikuti seleksi di Indonesia. Tetapi di Arab Saudi ada juga petugas haji musiman yang terdiri dari mahasiswa dan muqimin (orang yang sudah menetap).
“Kalau dari sisi rasio di tahun lalu, jumlah petugas haji kita lebih dari cukup. Sayangnya, petugas-petugas itu tidak begitu terasa kehadirannya,” kata Saleh.
"Terkait petugas ini, DPR malah pernah mengusulkan agar dipercayakan saja ke petugas nakes, TNI, dan Polri. Mereka pasti lebih cekatan. Bahkan dalam situasi sulit mereka lebih profesional menangani keadaan darurat. Yang paling utama, mereka pasti akan disiplin. Ada nama baik bangsa Indonesia di pundak mereka,” ujar legislator dapil Sumut tersebut.