Wakil Ketua DPR Apresiasi Penurunan Biaya Haji 2025: Prabowo Mengerti Kesulitan Masyarakat
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M.
Menurutnya, keputusan DPR bersama Pemerintah terkait penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat.
“Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Suboanto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat karena perekonomian yang sedang lesu,” kata Cucun dalam keterangnannya, Selasa, 7 Januari 2025.
Seperti diketahui Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. DPR dan pemerintah sepakat Bipih setoran jemaah sebesar Rp55.431.750.
Ilustrasi Jemaah haji saat wukuf di Arafah
- Dok Kemenag
Kesepakatan itu diambil dalam rapat panja di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. Adapun total BPIH 1446 H/2025 M senilai Rp Rp 89.410.258,79, turun dari tahun 2024 yang sebesar Rp 93.410.286
Dari total BPIH, nantinya yang akan dibayarkan jamaah atau Bipih sebesar Rp55.431.750, sisanya ditanggung dari nilai manfaat yang dikeluarkan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sebesar Rp 34.073.267 dengan persentase Bipih 62 persen nilai manfaat 38 persen.
Cucun memuji upaya yang telah dilakukan DPR dan Pemerintah dalam menekan biaya haji tahun ini. “Tentunya penurunan biaya haji ini berkat kajian mendalam yang telah dilakukan DPR bersama Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan BPKH yang berhasil menurunkan komponen-komponen biaya haji,” kata Cucun.
Lebih lanjut, Cucun menegaskan kepada pemerintah untuk betul-betul menjaga agar hak- hak rakyat terkait ibadah haji dapat dijalankan sebaik-baiknya. Terutama soal pokok keabsahan pelaksanaan ibadah haji agar diperhatikan dengan seksama.
“Yang paling penting mengenai rukun ibadahnya, makanya petugas-petugas yang diangkat oleh kementerian oleh panitia penyelenggara haji itu harus betul-betul punya tanggung jawab secara moral karena dia dibayar oleh negara, dibayar oleh rakyat,” kata Cucun.
“Petugas yang berangkat ke sana harus membimbing pelaksanaan ibadah jemaah, jadi harus juga bisa memastikan dari sisi ibadahnya,” ujar Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.
Cucun juga berharap pemerintah dapat melobi Arab Saudi agar Indonesia mendapat tambahan kuota haji. Namun dengan catatan, tambahan kuota digunakan untuk haji reguler sehingga antrean tunggu haji dapat semakin berkurang.
“Kita punya harapan sih ada tambahan kuota, pemerintah bisa negosiasi ada tambahan lagi kuota sehingga memperkecil antrean jadi lebih banyak lagi untuk yang punya kesempatan sekarang berangkat ibadah haji,” kata Cucun.
“Tapi kuota ini harus urut kacang. Misalkan ada yang tidak mampu berangkat, jangan loncatnya ke tahun yang masih baru tapi sesuai urutan,” ujarnya.
Cucun juga mengingatkan pentingnya Pemerintah memperhatikan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR periode lalu terkait pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2024.
“Bagaimana hal yang sudah baik memang harus dipertahankan bukan dibuang, tetapi yang kemarin temuan-temuan pansus itu yang merupakan apa yang terjadi misalkan ada moral hajat daripada penyelenggara segala macem sangat penting agar panitia penyelenggara hati-hati,” kata Cucun.
Pimpinan DPR bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) yang salah satu lingkup tugasnya terkait agama itu juga memastikan DPR akan serius melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji. Cucun menegaskan hal ini demi memastikan hak-hal rakyat dalam pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan berkeadilan.
“Karena kami semua wakil rakyat, representatif dari daerah pemilihan masing-masing ingin penyelenggaraan haji ini dapat memberikan pelayanan ibadah haji dengan baik,” kata Politikus PKB tersebut.
