Makan Bergizi Gratis Dimulai Hari Ini di 26 Provinsi, Disebut "Program Sangat Besar" Prabowo
- ANTARA/Yogi Rachman
Jakarta, VIVA – Program makan bergizi gratis nasional akan dimulai pada Senin 6 Januari 2025, di 26 provinsi dengan melibatkan 190 dapur yang akan beroperasi.
"Besok tanggal 6 Januari 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. Kira-kira setelah 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar, yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dalam keterangan video, pada Minggu, 5 Januari 2024.
"Tidak hanya anak-anak sekolah yang akan menerima manfaat ini, tetapi juga ibu-ibu hamil dan anak-anak balita akan jadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini," katanya.
VIVA Militer: KSAL Muhammad Ali pimpin uji coba Makan Bergizi Gratis
- Istimewa/Viva Militer
Hasan menjelaskan makan bergizi gratis nasional perdana akan mengoperasikan 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur. Setiap SPPG nantinya akan dipimpin oleh utusan dari Badan Gizi Nasional.
"Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Badan Gizi Nasioanl, besok itu akan 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi. Setiap dapur MBG akan dipimpin oleh 1 orang sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang dikirimkan langsung oleh Badan Gizi Nasional," katanya.
Satuan dapur tersebut juga dilengkapi seorang ahli gizi dan akuntan agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai prosedur dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Bersamaan dengan itu juga akan ada 1 orang ahli gizi di setiap dapur MBG dan 1 orang akuntan yang memastikan nanti bahwa prosedurnya berjalan dengan benar, gizinya terpenuhi dengan baik dan keuangannya bisa dipetanggugnjawabkan," ujarnya.
Siswa SD di Tangerang konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (Foto ilustrasi)
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Ratusan satuan dapur ini tidak hanya mengurus persiapan makanan, namun hingga hasil limbah makanan. Targetnya, pada akhir tahun nanti akan ada 5.000 SPPG.
"190 dapur MBG ini tersebar di 26 provinsi, dan pengelolaan ini tidak hanya sekadar persoalan rantai pasok, tapi juga bagaimana kebersihan dan higienis makanan yang ada di dapur sampai ke pengolahan limbah sisa hasil makanan dan sampah dapur," katanya.
ASN Belum Bisa Dipindah ke IKN Karena Banyak Kementerian Dipecah
Aparatur Sipil Negara atau ASN belum bisa dipindahkan ke Ibu Kota Negara atau IKN di Nusantara Kalimantan Timur, dalam waktu dekat. Ini karena banyak kementerian dipecah
