Ahmad Yohan DPR Optimis Swasembada Pangan Bisa Terealisasi 2027, Ini Alasannya
- istimewa
Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan program swasembada pangan bisa terealisasi di era pemerintahannya. Dari elite Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) optimis dengan target swasembada pangan.
Politikus PAN yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendukung langkah Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan yang mendorong terbitnya Peraturan Presiden atau Perpres soal pembangunan dan pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Yohan meyakini dengan kebijakan tersebut dan lainnya soal pangan maka target swasembada bisa terwujud pada 2017. Dia menyebut sejumlah kebijakan pemerintah terkait pangan seperti kenaikan harga pembelian petani (HPP) gabah, dan pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi.
Dia menuturkan pemerintahan Prabowo sejauh ini sudah banyak melakukan terobosan demi ketahanan, dan swasembada pangan.
"Sebut saja, HPP gabah naik, alur distirubusi pupuk subsidi dipangkas, lalu pembangunan irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melihat semua itu, kami optimistis target swasembada pangan bisa terwujud,” kata Yohan, dalam keterangannya, Minggu, 5 Januari 2025.
Presiden Prabowo Subianto
- Sekretariat Presiden
Yohan menyinggung soal irigasi yang selama banyak rusak. Bahkan, kata dia, ada sawah yang tidak memiliki irigasi, karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
Bagi dia, inisiatif pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab ini patut diapresiasi.
"Bukan hanya meringankan bupati dan gubernur. Tapi, juga mempercepat terwujudnya ketahanan dan swasembada pangan,” tutur Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) itu.
Pun, dia menjelaskan, DPR akan mengawasi kebijakan tersebut agar bisa terealisasi dengan baik. Menurut Yohan, jangan sampai niat baik dan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan serta swasembada pangan jadi tak berjalan karena pelaksanaannya yang tak maksimal.
“Komisi IV DPR akan mengawal, mengawasi, dan memastikan pembangunan dan pemeliharan irigasi oleh pemerintah pusat terlaksana dengan maksimal dan tidak ada yang diselewengkan. Masyarakat juga silahkan ikut mengawasi, kalau ada temuan-temuan penyelewengan sampaikan ke kami,” jelas Anggota DPR dari dapil NTT itu.
Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan Presiden Prabowo akan segera meneken Perpres yang mengatur pemerintah pusat diperbolehkan untuk membangun dan memelihara irigasi di sejumlah daerah.
"Ini baru kita putuskan, pusat bisa bangun irigasi mau 1000 sampai 3000 hektar. Perpres sudah selesai, sudah rapi, sudah di Mensesneg, Mungkin 1-2 minggu ini bisa ditandatangani," kata Zulhas, sapaan akrabnya.
Zulhas menuturkan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk menggarap irigasi sawah di daerah.
"Di tahun 2025 itu disiapkan Rp12,6 triliun untuk irigasi, nanti ditambah jadi Rp14 sampai 15 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum khusus untuk irigasi," ujar Zulhas.
Dia mengatakan, saat ini masih ada 2,6 sampai 3 juta hektar sawah yang belum punya irigasi yang layak. Maka itu, upaya perbaikan bisa perlu segera dilakukan.
"Itulah tadi uang yang Rp12,6 triliun sampai Rp15 triliun itu termasuk dana di daerah akan fokus diselesaikan untuk irigasi sesingkat-singkatnya," jelasnya.
