Respons Kebijakan PPN, Ketua Komisi VII DPR: Keberpihakan Prabowo ke Rakyat Kecil Tak Perlu Diragukan Lagi

Presiden RI, Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani
Sumber :
  • Instagram @ditjenpajakri

Jakarta, VIVA  Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat kecil tidak perlu diragukan lagi. Pernyataan ini disampaikan setelah Prabowo memutuskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah.

Fahri Yakin Presiden Prabowo Tak Ada Niat Persulit Rakyat dengan PPN 12%

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PAN ini, masyarakat Indonesia harus bersyukur atas kebijakan perpajakan yang adil dan pro-rakyat sehingga semua warga negara punya peluang dan akses yang sama untuk maju.

"Ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi. Karena itu, jangan terlena ikut berpolemik di media sosial yang tidak berujung," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 2 Januari 2024.

Gus Jazil: Instruksi Gus Muhaimin, PKB di Semua Tingkatan Total Sukseskan Program Prabowo

Saleh Partaonan Daulay

Photo :
  • DPR RI

Menurut Saleh, Presiden juga ternyata telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 38,6 triliun untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN.

MPR: PPN 12 Persen untuk Barang Mewah Tegaskan Prabowo Tak Tinggalkan Rakyat

Di dalam paket tersebut, ada bantuan beras untuk 16 juta keluarga, diskon tarif listrik 50 persen, keringanan pembiayaan industri padat karya, bebas PPh bagi pekerja yang bergaji di bawah Rp10 juta, bantuan sosial, dan bantuan subsidi lainnya.

"Artinya, meski kenaikan PPN 12 persen itu hanya dikenakan pada barang mewah dan orang mampu, namun pemerintah tetap menyiapkan paket stimulus dalam melindungi masyarakat kecil yang mungkin terdampak," ujarnya. 

Saleh menambahkan, kebijakan pemerintah tersebut merupakan keputusan yang diambil secara bijaksana dengan mempertimbangkan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, yang jauh dari politik pencitraan untuk mencari popularitas dan publisitas.

"Saya punya harapan besar pada Presiden Prabowo. Jika kebijakan-kebijakan berpihak pada rakyat yang didasari atas keadilan sosial tetap dilanjutkan, Indonesia Emas 2045 diperkirakan akan terwujud," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya