Bela Jokowi, PSI Singgung Barisan Sakit Hati di Balik Publikasi Riset OCCRP

Wakil Ketua Umum (Waketum) PSI, Andy Budiman (tengah)
Sumber :
  • tvOne/Didiet Cordiaz

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman menyoroti publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam daftar pemimpin korup di dunia. Menurut dia, hal tersebut mencerminkan suara barisan sakit hati.

Pengamat Ungkap Kelemahan Riset OCCRP yang Jadikan Jokowi Pemimpin Terkorup

"Itu suara barisan sakit hati, mereka yang belum bisa move on dari kekalahan di Pilpres. Ada jejak digital bahwa OCCRP membuka ke publik untuk menominasikan Corrupt Person of The Year sampai 5 Desember lalu. Jadi ada polling. Nah, barisan sakit hati itu yang memobilisasi suara," kata Andy dikutip pada Rabu, 1 Januari 2025.

Jokowi di Desa Peron, Lembangan Kabupaten Kendal Jawa Tengah

Photo :
  • Istimewa
Jokowi Rayakan Malam Tahun Baru Perdana Usai Pensiun. Nonton Kembang Api Bersama Ribuan Warga Solo

Kata dia, secara metodologis pun publikasi OCCRP itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal, lanjut dia, Jokowi juga tidak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah.

“Rilisan OCCRP tidak berdasar sama sekali. Ini jelas berbeda dengan survei ilmiah, pengambilan sampelnya yang sangat cermat untuk menghindari bias," jelas dia.

Prabowo Subianto Tokoh Terpopuler di Media Sosial Sepanjang 2024

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat bersama Presiden Jokowi di Bandung

Photo :
  • PSI

Maka dari itu, Andy mengatakan PSI meminta OCCRP mencermati tingkat kepercayaan rakyat yang sangat tinggi kepada Jokowi sampai purna tugas 20 Oktober 2024.

"Kalau Pak Jokowi korupsi, rakyat pasti tahu dan tingkat kepercayaan anjlok. Rakyat melihat dari dekat kerja Pak Jokowi, tidak ada korupsi," pungkasnya.

Eks Aktivis 98 sekaligus Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah (Tengah)

Riset soal Tokoh Terkorup Dunia Dinilai Tak Berdasar, OCCRP Didesak Minta Maaf

Riset yang dilakukan oleh OCCRP terkait tokoh terkorup dunia dinilai tidak memiliki metodologi yang jelas sebagaimana seharusnya.

img_title
VIVA.co.id
1 Januari 2025