Catatan Cucun Syamsurijal di Penghujung 2024: Pergantian Kepemimpinan Nasional Berjalan Mulus
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan catatan refleksi agenda nasional yang terjadi selama 2024. Di penghujung 2024 dan akan dimulai tahun baru 2025, ia berharap pembangunan kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan karena jadi modal kemajuan bangsa.
“Di penghujung 2024 ini, ada dua agenda nasional yang patut disyukuri. Pertama, pergantian kepemimpinan nasional berjalan mulus. Bahkan, menghasilkan sentimen positif bagi kohesi sosial,” kata Cucun Syamsurijal, Selasa, 31 Desember 2024.
Menurut dia, untuk hal kedua yaitu dinamika politik di DPR terkait perubahan rezim kepemimpinan nasional juga kondusif. "Dua agenda besar tersebut sangat penting karena dari sinilah rumusan dan pelaksanaan pembangunan berawal,” jelas Cucun.
Pun, Cucun bilang, situasi yang kondusif dan harmonis jadi syarat pembangunan. Maka itu, kata dia, banyak tokoh mengingatkan bahwa kepemimpinan yang tak sempurna masih lebih baik dari pada kekacauan akibat kekosongan kepemimpinan.
“Kekacauan dalam bentuk konflik sosial maupun politik pasti menjadi penghambat pembangunan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai ‘pencukur agama’,” ujar politikus PKB itu.
Presiden Jokowi bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto
- Setpres
Dia bilang 2024 sebagai tahun politik karena terjadi pergantian rezim kepemimpinan. Pun, pembangunan terus dijalankan oleh seluruh komponen bangsa, terutama melalui pilar-pilar negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu pilar memainkan peranan sentral dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan," ujar legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.
Kemudian, melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dimiliki, DPR disebut memiliki mandat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal itu dengan penyusunan RUU, pengalokasian anggaran, dan pengawasan serta evaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Kinerja pembangunan kesejahteraan Indonesia menunjukkan peningkatan di beberapa dimensi dan tingkatan. Meski demikian, ada banyak catatan yang memerlukan terobosan agar menghasilkan capaian yang optimal,” kata Cucun.
Lebih lanjut, dia menuturkan untuk pengentasan kemiskinan, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen. Hal itu setara dengan 25,22 juta orang. Artinya, memperlihatkan menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023. "Dan, menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022," tuturnya.
Kemudian, ia menyampaikan pengentasan kemiskinan bisa dibilang lambat. Dalam sepuluh tahun terakhir, penurunan tingkat kemiskinan hanya sekitar 2 poin persen atau 0,2 poin persen per tahun.
Dalam kemiskinan ekstrem, capaian selama satu dekade ini cukup bagus. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia menurun secara signifikan.
"Dari 6,18 persen pada 2014 menjadi hanya 0,83 persen pada Maret 2024. Angka ini meleset dari target pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2024," ujarnya.
“Masalah ketimpangan kaya-miskin juga menjadi persoalan serius di Indonesia. Kalau melihat Indeks Gini, Indonesia dilaporkan menempati urutan peringkat kedua di ASEAN dalam hal ketimpangan,” tuturnya.
Meski demikian, ia menuturkan sampai pada Maret 2024, pemerintah berhasil menurunkan angka ketimpangan jadi 0,379 dari 0,388 tahun lalu.
Lalu, Cucun mengingatkan pembangunan kesejahteraan menghadapi tantangan yang tak ringan. Ia menyebut disrupsi digital diperkirakan menyapu 85 juta lapangan pekerjaan lama.
Namun, pada saat yang sama, disrupsi melahirkan lapangan pekerjaan baru dalam jumlah lebih banyak.
“Karena itu, upaya pemerintah melakukan reskilling (pembekalan) dan upskilling (peningkatan) tak bisa ditawar lagi. Jika tidak, maka korban pengangguran dan kemiskinan akan bergelimpangan,” ujar Cucun.
Cucun selaku Pimpinan DPR koordinator bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) itu menyoroti munculnya penyakit mental dan moral masyarakat. Dia menekankan hal itu karena ada berbagai macam penyebabnya.
“Salah satunya karena difasilitasi oleh kemajuan teknologi global yang juga menjadi tantangan, seperti judi online. Tidak ada kesejahteraan yang solusinya bersumber dari judi,” ujar Cucun.
Cucun menambahkan, prioritas pembangunan era Presiden Prabowo Subianto ternyata dapat penguatan dari pengalaman sejumlah negara. Kata dia, negara ASEAN dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tinggi seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura menunjukkan kombinasi strategi pembangunan yang tepat.
Selain itu, ada investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.
"Dampak-dampak ini tidak hanya meningkatkan derajat perkembangan manusia individu tapi juga mempromosikan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik," katanya.
