Ketua PDIP Bilang PPN 12 Persen Untuk Mendukung Program Pemerintah
- Medcom
Jakarta, VIVA – Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang menjadi 12 persen pada Januari 2025, diharapkan bisa menunjang berbagai program yang strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Terutama program berkualitas untuk peningkatakan SDM dan penciptaa layanan kesehatan yang lebih infklusif.
“PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal keberhasilan Program Quick Win Presiden melalui dukungan terhadap APBN 2025,” ujar Said, dikutip dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu 29 Desember 2024.
Anggaran diarahkan dalam pelaksanaan program strategis. Seperti yang mencakup makan bergizi gratis, layanan kesehatan gratis, rumah sakit yang lengkap di berbagai daerah, pemeriksaan penyakit menular seperti TBC, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan terintegrasi, serta pembangunan lumbung pangan nasional, regional, dan desa.
Dia juga menilai mitigasi terhadap dampak dari kenaikan PPN terutama bagi rumah tangga miskin dan menengah, perlu dilakukan. Anggaran perlindungan sosial diusulkannya meningkat dan cakupannya lebih lyas. Yakni tidak hanya mencakup rumah tangga miskin, tetapi juga kelompok rentan atau hampir miskin. Program ini menurutnya harus tepat waktu dan tepat sasaran.
“Subsidi BBM, gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga miskin perlu diperluas hingga mencakup rumah tangga kelas menengah. Selain itu, ojek online juga perlu tetap mendapatkan akses ke BBM bersubsidi, bahkan jika memungkinkan, subsidi ini diperluas ke kelompok masyarakat menengah bawah,” jelasnya.
Subsidi transportasi umum juga disorotinya. Khususnya di perkotaa besar. Said juga menyarankan subsidi perumahan untuk kelompok menengah bawah, terutama rumah tipe 45 ke bawah dan rumah susun.
Dalam bidang pendidikan, peningkatan bantuan dan beasiswa perguruan tinggi yang dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, menurutnya perlu. Terutama siswa berprestasi dari keluarga miskin hingga kelas menengah.
Ia juga meminta pemerintah untuk mengadakan operasi pasar secara rutin, setidaknya setiap dua bulan, demi menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan menekan inflasi. Selain itu, Said mendorong pemerintah untuk meningkatkan penggunaan barang dan jasa dari UMKM dalam belanja pemerintah, dari yang sebelumnya minimal 40 persen menjadi 50 persen.
Untuk masyarakat ekonomi menengah dan terdampak, menurutnya perlu program pelatihan. Sehingga mereka bisa beralih ke sektor yang potensial dan kompetitif.
Ia juga menyerukan pemerintah untuk memastikan target penghapusan kemiskinan ekstrem tercapai pada tahun 2025, dengan menurunkan angkanya dari 0,83 persen menjadi nol persen. Selain itu, Said mendorong percepatan penurunan angka stunting menjadi di bawah 15 persen dari posisi saat ini sebesar 21 persen.
“Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberhasilan program strategis pemerintah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata,” pungkasnya.
