Komisi III DPR Terima 469 Aduan Masyarakat Sepanjang 2024, Ini Lembaga yang Paling Banyak Diadukan
- vivanews/Andry
Jakarta, VIVA – Komisi III DPR RI menyatakan menerima 469 laporan pengaduan masyarakat terhadap para mitra kerja Komisi III DPR RI sepanjang tahun 2024.
Hal itu pun diutarakan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman saat menyampaikan Catatan Akhir Tahun terhadap Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 27 Desember 2024.
"Pengaduan masyarakat kita gas terus, sepanjang tahun 2024 Komisi III DPR RI menerima 469 laporan pengaduan masyarakat," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu melanjutkan, seluruh pengaduan masyarakat tersebut telah pihaknya teruskan kepada mitra kerja dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh mitra kerja terkait.
Selain itu, ia mengatakan Komisi III DPR RI periode ini telah menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat, khususnya dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun Rapat Dengar Pendapat (RPDU) dengan berbagai pihak terkait.
"Banyaknya laporan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat percaya dengan Komisi III DPR RI untuk segera menindaklanjuti pengaduan tersebut," kata Habiburokhman.
Anggota DPR RI, Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Waketum Gerindra itu lantas merinci bahwa Mahkamah Agung (MA) menjadi mitra kerja Komisi III DPR RI yang terbanyak mendapatkan aduan dari masyarakat, yakni sebanyak 149 aduan atau 31,7 persen dari total aduan yang masuk ke Komisi III DPR RI.
"Jadi kita bikin pemeringkatan dalam konteks kuantitas pertama dunia peradilan tapi masyarakat enggak mengadukan Mahkamah Agung secara khusus tapi pengadilan ini pengadilan itu sehingga kami kategorikan sebagai pengaduan ke Mahkamah Agung," kata Habiburokhman.
Dia menambahkan, kebanyakan aduan terhadap MA terkait penanganan perkara, mafia peradilan, mafia pertanahan, dan profesionalisme pelayanan publik.
Kemudian urutan mitra kerja Komisi III DPR RI dengan aduan terbanyak secara berturut-turut ditempati oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebanyak 113 aduan, Kejaksaan RI sebanyak 85 aduan, dan Polri sebanyak 60 aduan.
Selanjutnya, KPK sebanyak 23 aduan, Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 18 aduan, Komisi Yudisial (KY) sebanyak 13 aduan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebanyak 8 aduan.
Sementara itu, Habiburokhman mengatakan Polri menjadi mitra kerja yang paling responsif menindaklanjuti pengaduan masyarakat dari Komisi III DPR RI dengan persentase sebesar 94 persen.
Gedung Bareskrim Mabes Polri.
- VIVA.co.id/ Syaefullah.
"Karena setiap kami tindaklanjuti aduan tersebut langsung direspons, Kapolresnya langsung telepon, langsung memberikan data-data terkait, langsung saat itu kita komunikasikan dan kami kawal terus bagaimana penanganannya," ujarnya.
Kemudian urutan mitra kerja Komisi III DPR RI yang paling responsif menindaklanjuti aduan secara berturut-turut adalah Kejaksaan RI (89 persen), Komisi Yudisial (85 persen), PPATK (85 persen), Mahkamah Konstitusi (78 persen), KPK (65 persen), BNN (54 persen), dan MA (38 persen).
