Hasto PDIP Bicara usai Jadi Tersangka KPK: Kami Warga Negara yang Taat Hukum!
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Jakarta, VIVA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi Harun Masiku. Ia menegaskan bahwa dirinya dan PDIP akan menaati peraturan hukum di Indonesia.
"Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum," ujar Hasto dikutip dari keterangan video, Kamis, 26 Desember 2024.Â
Hasto mengatakan bahwa dirinya senantiasa mengkritik demokrasi yang ada di Indonesia. Ia mengaku suara rakyat tidak bisa dikebiri meski Indonesia dipimpin oleh kekuasaan otoriter.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
"Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi," ujar dia.Â
Hasto pun kembali menyinggung soal upaya pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Sebagai contoh, kata Hasto, jabatan presiden tiga periode.
Ia menilai Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri senantiasa menjunjung tinggi demokrasi.
"Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan," ujar Hasto.
"Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan. Nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum. Hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk," sambungnya.
Sebelumnya, KPK sudah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap dan juga perintangan penyidikan. Dari penjelasan KPK, penetapan tersangka terhadap Hasto tak ada unsur politisasi.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menuturkan penetapan tersangka Hasto karena murni terkait penegakan hukum.
"Kemudian tadi saya sampaikan Apakah penetapan ini ada politisasi. Ini sama jawabannya murni penegakan hukum," ujar Setyo kepada wartawan, Selasa 24 Desember 2024.
Setyo bilang tak ada intervensi dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka. Meskipun, PDIP bakal menggelar Kongres Partai di tahun 2025.
"Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu, selama ini ya, kami pimpinan, sama sekali tidak ada informasi, masukan, dan lain-lain, terkait masalah Kongres atau segala macam," sebut dia.
