Sindir PDIP Tolak PPN 12 Persen, PAN: Seakan-akan seperti Hero, Lempar Batu Sembunyi Tangan

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi di Kertanegara, Jakarta Selatan
Sumber :
  • VIVA/Zendy Pradana

Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menyindir PDIP yang menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen. Sikap tersebut menurutnya menunjukkan PDIP seperti lempar batu sembunyi tangan.

Soroti Manuver PDIP soal PPN 12 Persen, PKB: Kenapa Dulu Menyetujui Lalu Sekarang Menolak

Viva menjelaskan, kenaikan PPN 12 persen sudah termaktub dalam usulan revisi Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang kemudian menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Hal itu sudah disahkan di forum Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.

Dalam forum tersebut, Fraksi DPR PDIP juga jadi salah satu yang menyetujui kenaikan PPN 12 persen.

PDIP Tak Tolak Kenaikan PPN 12% tapi Minta Dikaji Ulang

"Jika, sekarang sikap PDI-P menolak kenaikan PPN 12 persen. Dan, seakan-seakan bertindak seperti hero, hal itu akan seperti lempar batu sembunyi tangan," kata Viva dalam keterangannya, Senin, 23 Desember 2024.

ilustrasi Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri di sekolah partai Calon Kepala Daerah PDIP.

Photo :
  • VIVA/Muhamad Solihin
Gerindra Tuding PDIP Jadi Inisiator Kenaikan PPN 12 Persen

Dia menyebut, sebagian besar masyarakat akan menilai perubahan sikap PDIP dikaitkan dengan posisinya yang berada di luar pemerintahan. 

"Karena argumentasi ditentukan oleh posisi (kekuasaan). Dulu setuju bahkan berada di garis terdepan. Sekarang menolak, juga di garis terdepan," lanjut Viva.

Di sisi lain, Viva menilai, kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberlakukan PPN 12 persen secara lex specialist hanya untuk barang-barang mewah adalah langkah bijaksana. Cara itu dinilai untuk melindungi daya beli masyarakat dan mencegah kontraksi ekonomi.

"Pemerintah dipastikan akan melindungi dan memberdayakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah akan selalu melakukan monitoring dan evaluasi atas semua aspirasi yang berkembang di masyarakat," ujar dia.


 

Kompleks Gedung MPR DPR dan DPD

Ketua Komisi 2 DPR Menolak KPU dan Bawaslu Jadi Badan Ad Hoc

Rifqi mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan Pileg, Pilpres dan Pilkada.

img_title
VIVA.co.id
23 Desember 2024