Ketua Komisi II DPR Menolak KPU dan Bawaslu Jadi Badan Ad Hoc

Kompleks Gedung MPR DPR dan DPD
Sumber :
  • vivanews/Andry

Jakarta, VIVA- Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda tak setuju KPU dan Bawaslu dijadikan badan ad hoc. Menurut Rifqi, walaupun ada usulan yang mengarah pada perubahan tersebut, secara pribadi ia lebih memilih untuk mempertahankan struktur yang ada saat ini. 

DPR Akan Kaji Usulan Pemilu Nasional dan Lokal tapi Tidak Sekarang

Rifqi juga menegaskan dirinya akan menunggu hasil pembahasan lebih lanjut mengenai revisi sejumlah undang-undang terkait.

"Saya secara pribadi berharap tetap seperti yang ada sekarang. Tentu saja, sebagai Ketua Komisi II DPR RI, proses pembahasannya belum dilakukan terkait dengan revisi sejumlah undang-undang yang tadi saya sebutkan. Kita tunggu saja nanti, dan partai-partai politik juga belum menyampaikan sikap resminya kepada kami," kata Rifqi, Senin, 23 Desember 2024.

Sindir PDIP Tolak PPN 12 Persen, PAN: Seakan-akan seperti Hero, Lempar Batu Sembunyi Tangan

Gedung DPR/MPR.

Photo :
  • vivanews/Andry Daud

Lebih lanjut, Rifqi mengapresiasi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Gerindra Tuding PDIP Jadi Inisiator Kenaikan PPN 12 Persen

"Saya kira lebih baik kita pertahankan yang ada sekarang, sekaligus memberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan mereka dengan mampu melaksanakan Pileg, Pilpres, dan Pilkada Serentak 2024," kata Politikus Nasdem tersebut.

Rifqi juga menjelaskan alasan menolak usulan perubahan tersebut. Dia menilai ada asumsi bahwa pasca-pilkada, terutama, KPU dan Bawaslu tidak memiliki pekerjaan.

"Saya kira kita perlu merenungkan apakah jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada yang dilakukan dalam satu tahun yang sama, dengan konsekuensi adanya tumpang tindih tahapan di beberapa tempat, perlu dievaluasi atau tidak," kata Rifqi 

Legislator dari dapil Kalimantan Selatan ini lantas menyarankan jika evaluasi tersebut diperlukan, kemungkinan besar jadwal Pilkada tidak akan dilakukan pada tahun yang sama dengan Pileg dan Pilpres.

"Kalau itu perlu kita evaluasi, maka akan ada kemungkinan jadwal Pilkada itu tidak di tahun yang sama dengan Pileg dan Pilpres," ujarnya.

M. Rifqinizamy Karsayuda Jadi Ketua Komisi II DPR RI

Keterwakilan Perempuan, Ketua Komisi II DPR: Tahun Ini Puncaknya Khususnya di DPR

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di dunia politik Indonesia. Bahkan menurutnya tahun ini puncaknya

img_title
VIVA.co.id
23 Desember 2024