Setuju dengan Prabowo Pilkada Lewat DPRD: Saatnya Dievaluasi secara Menyeluruh

Ilustrasi warga Wamena, Papua memasukan kertas suara saat berikan hak suaranya pada Pemilu
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yusran Uccang

Jakarta, VIVA - Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), sekaligus Anggota DPR RI, Almuzzammil Yusuf dukung wacana Pilkada melalui DPRD yang disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto. 

Prabowo Ingin Pencak Silat Jadi Cabor Resmi di Mesir

“PKS mendukung wacana Pilkada melalui DPRD yang disampaikan Presiden Prabowo. Sudah saatnya pelaksanaan Pilkada langsung dievaluasi secara menyeluruh,“ kata Muzzammil dalam keterangannya, Kamis, 19 Desember 2024.

Muzzammil menilai, dana besar negara yang dihabiskan untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung terakhir bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat. 

PDIP: Pilkada Langsung Beri Pendidikan Politik kepada Masyarakat

Dia bilang dalam beberapa pilkada serentak terakhir dari 2017 hingga 2024 total anggaran yang digelontorkan menyentuh kisaran Rp80,65 triliun. 

"Dana besar tersebut bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraaan rakyat, seperti membuka lebih banyak lapangan kerja, memberikan modal usaha, peningkatan infrastruktur jalan, membangun ruang kelas baru, penambahan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya," jelas Muzzamil.

Duit KPU Langkat Rp150 Juta untuk Pilkada Dirampok, Polda Sumut Ringkus 2 Pelaku

Presiden Prabowo Subianto

Photo :
  • Sekretariat Presiden

Lebih lanjut, Muzzammil menilai pilkada membuka potensi adanya konflik dan polarisasi di tengah masyarakat serta terjadinya diskriminasi pembangunan.

Menurut Muzzammil, pilkada melalui DPRD juga bisa meminimalisir bahkan menghilangkan bentuk kecurangan yang biasa terjadi di perhelatan pilkada.

“Dalam pilkada langsung selama ini berbagai kecurangan terjadi seperti politik uang, keberpihakan oknum aparat untuk mendukung calon tertentu, politisasi dana bansos, rekapitulasi suara, dan lain sebagainya," tuturnya.

Dia bilang jika pilkada dipilih DPRD maka potensi kecurangan bisa ditekan. "Jika Pilkada dipilih melalui DPRD, berbagai kecurangan tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Bawaslu dapat bekerjasama dengan Polisi, Jaksa, dan KPK untuk memperketat pengawasan,“ jelas Muzzammil.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana agar kepala daerah seperti gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh DPRD. Menurut dia, sistem dipilih via DPRD bakal lebih efisien dan tidak banyak mengeluarkan anggaran.

Prabowo menyampaikan itu saat menghadiri puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.

"Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih Gubernur, milih Bupati. Efisien enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit," kata Prabowo.

Prabowo menuturkan, usulan itu bisa menghemat anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan pilkada. Kata dia, anggaran negara itu bisa digunakan untuk program-program lain demi kepentingan masyarakat.

"Kayak kita kaya saja, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa memperbaiki sekolah, uang yang bisa memperbaiki irigasi," ujar Prabowo. 


 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya