Muhammadiyah: Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Mesti Dikaji Multiaspek

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (istimewa dok PP Muhammadiyah)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Cahyo Edi (Yogyakarta)

Yogyakarta, VIVA - Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut wacana terkait pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dikaji dari berbagai aspek oleh pemerintah dan legislatif.

Soal Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Nasdem: Jangan Ambil Keputusan saat Emosional

"Nanti semuanya kan biasanya pemikiran-pemikiran yang berkembang itu akan dibicarakan antara pemerintah dan legislatif. Jadi semuanya apa pun dikaji secara multiaspek," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu, 18 Desember 2024.

Sebelumnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD diusulkan Presiden Prabowo Subianto karena sistem politik di Indonesia dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Pengamat Ungkap Sejumlah Dampak Negatif jika Pilkada lewat DPRD

Ilustrasi Pilkada.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

"Saya pikir Pak Prabowo punya pandangan yang berorientasi ke depan, tapi bagaimana DPR tentu juga punya pertimbangan-pertimbangan sendiri," ujar Haedar.

VP Gibran Steps in as Acting President During Prabowo's Visit to Egypt

Pembahasan mengenai wacana tersebut, menurut dia, perlu pula mempertimbangkan masukan kalangan akademisi, termasuk sejumlah organisasi masyarakat (ormas) besar.

Tidak kalah penting, Haedar berpesan kepada para kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 mulai berpikir untuk menjalankan mandat untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Selain itu, aset serta kekayaan negara yang ada di daerah, kata dia, perlu dijaga secara seksama sesuai dengan konstitusi, serta ketentuan yang berlaku demi hajat hidup rakyat.

Presiden RI Prabowo Subianto di acara HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

"Jangan sampai pasca-pemilihan daerah di luar masih bersengketa, lalu semuanya terlibat atau dalam suasana euforia kemenangan. Jadi bagaimana mandat yang diberikan itu dijalankan dengan sebaik-baiknya," ujar dia.

Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD muncul, usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik di Indonesia yang dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

"Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita....," kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya