Soal Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Nasdem: Jangan Ambil Keputusan saat Emosional

Jakarta, VIVA – Ketua DPD Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan wacana kepala daerah dipilih DPRD itu harus dikaji lebih lanjut. Pengkajiannya pun harus melibatkan political society, civil society hingga akademisi.

"Nasdem melihatnya harus ada dua langkah. Langkah yang pertama harus ada kajian yang sifatnya komprehensif. Harus melibatkan banyak kelompok, baik political society, civil society, akademisi, untuk kemudian melakukan riset base," kata Willy kepada wartawan, Rabu, 18 Desember 2024.

Willy mengingatkan, keputusan besar seperti mengubah sistem Pilkada tidak boleh diambil dalam kondisi emosional.

"Teman-teman bisa bayangkan, ini situasinya, situasi dalam keadaan lelah semua. Ada kata orang bijak mengatakan, jangan pernah kau ambil keputusan di saat kau sedang emosional," tutur dia.

Selain melakukan kajian yang mendalam, Nasdem juga mendorong pentingnya konsensus politik. Keputusan terkait sistem politik ini menurut Willy harus ditetapkan melalui musyawarah yang melibatkan banyak pihak. 

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto melempar usulan agar kepala daerah seperti gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh DPRD. Menurutnya, hak tersebut lebih efisien dan tidak banyak mengeluarkan anggaran.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.

"Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih Gubernur, milih Bupati. Efisien enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, usulan itu juga bisa menghemat anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan Pilkada. Anggaran negara itu juga kata Prabowo bisa digunakan untuk program-program lain demi kepentingan masyarakat.

"Kayak kita kaya saja, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa memperbaiki sekolah, uang yang bisa memperbaiki irigasi," ungkap dia. 

Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan Kementerian Dalam Negeri belum menghitung secara pasti penghematan an

VIVA.co.id

18 Desember 2024