PDIP Nilai Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Sebuah Kemunduran Demokrasi

Jakarta, VIVA –  Fraksi PDIP Jakarta menilai wacana Kepala Daerah dipilih langsung oleh DPRD sebuah kemunduran demokrasi. Wacana itu seharusnya dikaji lebih mendalam sebagai bentuk upaya penyempurnaan sistem politik di Indonesia. 

"Wacana Presiden Prabowo tentang pemilihan langsung kepala daerah dilakukan melalui DPRD tanpa embel-embel upaya penyempurnaan sistem politik wajar jika menimbulkan opini kemunduran demokrasi Indonesia," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo kepada wartawan, Selasa, 17 Desember 2024.

Ia juga mengatakan bahwa sistem politik di Indonesia saat ini cenderung liberal dan kapitalis-pragmatis. Sehingga, kata dia, menyebabkan rakyat Indonesia menjadi objek mobilisasi politis.

"Pada prinsipnya sistem politik dan kepemiluan kita tetap harus dialektis, terbuka menerima kritik oto kritik dan terus mengupayakan penyempurnaan mekanisme, baik menggunakan sistem Pemilihan langsung oleh rakyat maupun sistem perwakilan melalui DPRD sehingga tujuan utama untuk pencapaian cita-cita nasional sebagai bangsa yang merdeka," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto melempar usulan agar kepala daerah seperti gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh DPRD. Menurutnya, hal tersebut lebih efisien dan tidak banyak mengeluarkan anggaran.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.

"Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih Gubernur, milih Bupati. Efisien enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, usulan itu juga bisa menghemat anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan Pilkada. Anggaran negara itu juga kata Prabowo bisa digunakan untuk program-program lain demi kepentingan masyarakat.

"Kayak kita kaya saja, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa memperbaiki sekolah, uang yang bisa memperbaiki irigasi," ungkap dia. 

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan masing-masing kontestan di Pilkada. Menurut dia, harus ada perbaikan sistem terkait tingginya biaya politik tersebut. 

"Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah," ucap Prabowo.

"Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," pungkasnya.

Anggota DPRD Lamsel Jadi Tersangka Pengguna Ijazah Palsu Buat Ikut Pileg 2024

Penetapan sebagai tersangka tersebut atas penggunaan ijazah palsu pada kontestasi pemilihan umum anggota legislatif pada tahun 2024.

VIVA.co.id

17 Desember 2024