Tanggapi Usulan Prabowo Pilkada Lewat DPRD, Legislator Golkar Usul Aktornya Juga Berubah
- tvOne
Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, merespons usulan Presiden Prabowo Subianto, agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD. Tidak dipilih langsung seperti sekarang ini.
Presiden mengusulkan mekanisme itu sebagai solusi, untuk menekan biaya politik yang sangat tinggi pada pelaksanaan ratusan pilkada serentak di seluruh Indonesia.
Zulfikar mengatakan, selain fokus pada model pemilu yang paling tepat, aktor politik juga harus melakukan perubahan untuk memperbaiki kualitas demokrasi.
“Yang berubah itu jangan hanya modelnya saja, tetapi juga aktor-aktornya. Partai politik, pasangan calon, dan pemilih juga harus berubah. Tugas kita adalah memberikan pendidikan politik,” kata Zulfikar dalam keterangannya Selasa, 17 Desember 2024.
Menurut Zulfikar, pilkada langsung bisa tetap dilaksanakan. Tapi perlu rekayasa sistem untuk menghindari dampak negatifnya. Beberapa langkah yang ia usulkan yakni optimalisasi Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), serta pembiayaan partai politik melalui APBN.
Zulfikar mengusulkan agar waktu pelaksanaan pemilu lokal dan pemilu nasional dipisahkan untuk meminimalkan kerumitan dan dampak negatif. Pemilu lokal, yang mencakup pilkada dan pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota, dapat dilakukan serentak. Setahun kemudian, baru giliran pemilu untuk DPRD provinsi dan gubernur.
“DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan kepala daerah itu kan pemerintahan daerah, local government. Harus dipisah dari pemilu nasional yang mencakup DPR RI, DPD RI, Presiden, dan Wakil Presiden,” kata Zulfikar.
Lebih jauh politikus Partai Golkar itu juga mengusulkan, pembatasan dalam metode kampanye untuk mencegah praktik politik uang. Ia menyarankan agar kampanye lebih fokus pada dialog dan tatap muka, serta memanfaatkan media sosial dan platform daring lainnya.
“Kampanye akbar yang mengundang adanya politik uang harus dikurangi. Alat Peraga Kampanye (APK) juga tidak perlu berlebihan, cukup gunakan media online dan media sosial. Kalau perlu, negara menambah biaya kampanye untuk mendukung metode ini,” jelas Zulfikar.
Dia juga menyarankan, pelarangan pemberian barang atau merchandise kepada pemilih. Menurut Zulfikar, kampanye harus menekankan program nyata sehingga dapat mendidik masyarakat untuk lebih memahami visi dan misi calon.
Zulfikar optimis dengan langkah-langkah tersebut, pemilu dapat berjalan lebih efisien, minim manipulasi, dan mendukung pendalaman demokrasi di Indonesia.
