Sekjen PKS Setuju Usulan Presiden Prabowo: Evaluasi Menyeluruh Sistem Pilkada Serentak
- Dok. PKS
Jakarta, VIVA – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, menilai memang perlu dievaluasi menyeluruh terkait sistem pilkada langsung. Ini juga merespons usulan Presiden Prabowo Subianto, yang mewacanakan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Salah satu alasan Presiden, adalah biaya yang tinggi dengan pemilihan langsung.
“Saya setuju, sepertinya kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada serentak. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada," jelas Aboe Bakar, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2024.
Habib Aboe juga menyoroti anggaran yang digunakan dalam pilkada. Ia sependapat dengan Presiden Prabowo, kalau anggaran pilkada langsung seperti sekarang bisa digunakan untuk kepentingan rakyat yang lebih besar.
“Harus diakui, memang pilkada serentak memakan anggaran negara yang sangat besar, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," jelas Wakil Ketua MKD DPR RI tersebut.
Politik uang juga menjadi persoalan yang disoroti Habib Aboe. Sebab kata dia, praktik money politic tersebut menurutnya justru merusak sistem demokrasi.
“Saya terima banyak laporan soal money politic, Ini merusak esensi demokrasi karena menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka," kata anggota Komisi III DPR RI tersebut.
“Rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem saat ini belum mampu menarik minat seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam demokrasi”, lanjutnya.
Dia sepakat bila pelaksanaan pilkada langsung ini, dilevaluasi secara menyeluruh. Evaluasi itu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Termasuk di dalamnya adalah akademisi, masyarakat sipil hingga partai politik.
“Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan," katanya.
Kata KPU Soal Presiden Prabowo Wacanakan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa lembaganya mengikuti aturan yang ada untuk menanggapi wacana terkait kepala daerah dipilih DPRD.
