Presiden Prabowo Lempar Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ganjar: Ojo Kesusu

Jakarta, VIVA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, merespons wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang sempat dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta pemerintah tidak terburu-buru untuk memutuskan hal tersebut. 

Adapun wacana itu dilontarkan Presiden Prabowo saat menghadiri HUT Golkar ke-60 pada Kamis, 12 Desember 2024 di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Ganjar menjelaskan, bahwa sebaiknya wacana tersebut dikaji lebih dalam. Bahkan, ia juga menyarankan agar seluruh pihak diundang dalam pembahasan tersebut.

Ia menyoroti pelaksanaan pilkada langsung, lantaran terdapat masalah saat pemilihan di DPRD. Ia menegaskan, bahwa ada argumen mencuat jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak merepresentasikan kehendak rakyat lantaran terjadi jual beli dukungan.

"Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam. Dulu dilakukannya pilkada langsung karena ada problem saat pemilihan di DPRD. Ada argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat, terjadi jual beli dukungan. Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan, ojo kesusu (jangan buru-buru)," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat, 13 Desember 2024.

Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus mengikuti aturan yang ada. Ia menyinggung pemerintah akan mendapat hasil yang buruk jika penegak aturannya lemah.

"Mau sistem apapun yang akan dipakai, kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah, maka hasilnya akan buruk," ujar dia.

Kendati demikian, Ganjar mengaku belum ada pembicaraan khusus di internal PDIP atas wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo tersebut.

"Belum ada pembicaraan di internal kami. Tentu PDI Perjuangan tidak reaktif. Maka saya mengingatkan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto melempar usulan agar kepala daerah seperti gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh DPRD. Menurutnya, hal tersebut lebih efisien dan tidak banyak mengeluarkan anggaran.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.

"Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih Gubernur, milih Bupati. Efisien enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, usulan itu juga bisa menghemat anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan Pilkada. Anggaran negara itu juga kata Prabowo bisa digunakan untuk program-program lain demi kepentingan masyarakat.

"Kayak kita kaya saja, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa memperbaiki sekolah, uang yang bisa memperbaiki irigasi," ungkap dia. 

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan masing-masing kontestan di Pilkada. Menurut dia, harus ada perbaikan sistem terkait tingginya biaya politik tersebut. 

"Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah," ucap Prabowo.

"Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya

Kendati demikian, Ganjar mengaku belum ada pembicaraan khusus di internal PDIP atas wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo tersebut.